MIMIKA, RadarBangsa.co.id – Salah Anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid mengkritik pemberlakuan biaya rapid test sebesar Rp 600.000 bagi penumpang yang hendak keluar maupun masuk Timika. Jika rapid test merupakan upaya pemerintah menekan penyebaran covid 19, semestinya pembiayaan rapid test dianggarkan APBN atau APBD.
Selain itu, Saleh juga mengkritik penggunaan Hotel Mozza sebagai sekretariat tim covid 19. Ia menilai penggunaan salah satu hotel mewah di Mimika itu hanya menghabiskan anggaran.
“Yang jadi pertanyaan rapid test itu maunya siapa? Apakah rakyat atau ini kemauan pemerintah yang diwajibkan untuk rakyat ?. Kalau ini maunya pemerintah yah semestinya semua beban pembiayaan pemerintah yang tanggung kepada Rakyat. bukan rakyat,” ungkapan pernyataan sikap saleh.
Kamis, (9/07/2020)
Kemudian ia mengatakan secara kritis bahwa , dalil pemerintah rapid test dibeli dengan biaya yang mahal sebenarnya menjadi konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah, bukan rakyat.
Terasnya “Anggaran penanggulangan covid 19 itu sangat besar kenapa tidak diambil dari situ. Atau pemerintah pusat anggarkan lagi dari APBN untuk membeli rapid test supaya masyarakat tidak dibebani,” sikap yang tegas.
Menurutnya Saleh, World Health Organization (WHO) sudah menetapkan ada tiga cara penanggulangan covid 19 yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Ujar.Sedangkan rapid test adalah kebijakan pemerintah yang tidak masuk dalam kriteria yang ditetapkan WHO.
(ESR)
