CIANJUR, RadarBangsa.co.id – Ketua Panitia Pemilihan Suara (PPS) desa Sukapura, Ridwan, menyatakan bahwa sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, mereka memiliki kemampuan dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pemilu, menjadikan mereka KPPS yang profesional, berintegritas, dan memahami tugas pokok serta fungsinya. Ridwan menyoroti peran Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPPS secara menyeluruh dan terarah. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholders yang berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu pada 14 Februari 2024 di wilayah desa Sukapura.
“Selamat atas dilantiknya KPPS Pemilu 2024 desa Jayapura yang kini resmi menjadi KPPS. Ini merupakan sejarah bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cidaun dan kita semua. Pelantikan ini dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pangadaan Harahap, yang dalam arahannya mengamanatkan semangat berjuang untuk menjaga integritas pemilihan, agar Pemilu 2024 berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan kepemiluan,” ujarnya, pada Selasa (30/01).
Hak pilih yang tersebar di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) desa Jayapura berjumlah 5.657 orang, terdiri dari 2.859 laki-laki dan 2.794 perempuan.
Ridwan menegaskan bahwa Bimtek KPPS bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam kelancaran dan integritas proses demokrasi. “Dengan memastikan anggota KPPS memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meyakinkan masyarakat tentang keabsahan hasil pemilihan,” terangnya.
Dalam kegiatan Bimtek KPPS Pemilu 2024, hadir PPK Cidaun Irwansyah, Yuda, Irpan, sebagai pemateri, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan Cidaun yang dipimpin oleh Moch Abdul Aziz, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi, Wildan Nurjamil, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Gentar Hadianto. Semua KPPS desa Sukapura turut serta dalam acara di Aula utama MTS Al-Kholiliyah Cidaun, kecamatan Cidaun, kabupaten Cianjur, provinsi Jawa Barat, pada Selasa (30/01/2024).
Ridwan menambahkan bahwa setelah pelantikan pada Kamis, 25 Januari 2024, KPPS desa Sukapura mendapatkan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024. Bimtek ini merupakan gelombang terakhir yang diadakan oleh PPK Cidaun untuk wilayah PPS desa Sukapura. “Dalam setiap kesempatan pembukaan acara, PPK Cidaun menekankan pentingnya agar KPPS bekerja sesuai arahan pimpinan dengan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan kepada kode etik sangat mutlak dilakukan sebagai penyelenggara Pemilu, antara lain; tertib, jujur, mandiri, adil, dan professional,” tambahnya.
Ridwan menyatakan bahwa tujuan utama dari Bimtek KPPS adalah memastikan bahwa anggota KPPS memiliki pemahaman yang kuat terhadap prosedur pemungutan suara dan pemilu, serta memahami tanggung jawab dan tugas mereka sebagai penyelenggara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengatasi potensi masalah administratif dan teknis yang mungkin muncul selama proses pemungutan suara. Bimtek KPPS memberikan kesempatan bagi para petugas untuk membangun jaringan dan koordinasi yang efektif antar sesama anggota KPPS.
“Kolaborasi yang baik dapat membantu mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi selama pelaksanaan pemilu. Setelah selesai bimtek, dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota bisa memiliki pemahaman yang seragam dan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya.
Materi yang diajarkan dalam Bimtek mencakup peraturan pemilu, tata cara penghitungan suara, penggunaan alat pemungutan suara, etika dan integritas dalam menjalankan tugas. “Selain itu, simulasi pemungutan suara merupakan elemen penting dalam Bimtek KPPS, memberikan pengalaman praktis kepada anggota KPPS dalam menangani situasi nyata yang mungkin terjadi pada hari pemilu. Seiring perkembangan teknologi, Bimtek ini juga mencakup pelatihan terkait penggunaan perangkat teknologi yang digunakan dalam pemungutan suara elektronik atau sistem pemilu modern. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggara dapat mengoperasikan peralatan dengan baik,” paparnya.
Ridwan menegaskan bahwa Bimtek bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam kelancaran dan integritas proses demokrasi. “Dengan memastikan semua anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi dan meyakinkan masyarakat tentang keabsahan hasil pemilihan,” tegasnya.
