TUBAN, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi untuk mengunjungi Kilang Minyak Trans – Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), yang terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Tepat pukul 14.00 WIB rombongan Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan Gubernur Khofifah tiba di Kantor TPPI Tuban. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama.
Rombongan mendengarkan penjelasan mengenai kondisi Tuban Petro dan TPPI Tuban oleh Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
Dalam laporannya, Nicke menjelaskan, struktur Tuban Petro termasuk TPPI Tuban didalamnya, kepemilikan saham yang dimiliki negara sebanyak 98 persen, sedangkan 2 persennya dimiliki swasta. Adapun 98 persen saham tersebut dimiliki 51 persen PT. Pertamina (Persero) dan 47 persen Kementerian Keuangan.
Mengenai kapasitas produksi (eksisting), lanjutnya, TPPI Tuban untuk Paraxylene 600 KTPA, Benzene 300 KTPA, Orthoxylene 120 KTPA, Toluene 100 KTPA. Dari kapasitas tersebut menghasilkan penghematan devisa sebesar USD 1,4 Miliar.
Rencana pengembangan yang akan dilakukan TPPI antara lain Revamping Platformer, Revamping Aromatic, Pembangunan LPG Unit, dan Olefin Complex. Diperkirakan tahun 2023 akan selesai dikembangkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, TPPI Tuban merupakan salah satu kilang minyak yang terbesar di Indonesia. TPPI mampu menghasilkan produk aromatic seperti paraxylene, orthoxylene, benzene, toluene. Selain itu juga penghasil BBM Premium, Pertamax, Elpiji, Solar.
“Ini bisa untuk semuanya. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, Komut Pertamina, tidak lebih dari tiga tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera,” lugasnya sambil meminta Januari 2020 sudah ada kejelasan mengenai pengembangan. Sabtu, (21/12/2019).
Menurutnya, jika hasil produksinya maksimal bisa menghemat devisa hingga USD 4,9 miliar atau sekitar Rp. 56 triliun. Produk petrokimia seperti ini merupakan subtitusi produk impor.
“Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor padahal kita bisa membuat sendiri. Tapi tidak kita lakukan,” tegas Presiden Jokowi. (Ari)
