SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Perbedaan pernyataan sikap dan tuntutan Front Pemuda Kepulauan Sumenep Bersatu (FPKSB) dan Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), tentang rute pelayaran keperintisan Kapal Motor Penumpang Dharma Bahari Sumekar III (KMP. DBS III) milik PT. Sumekar Line Kabupaten Sumenep. Adanya perbedaan tersebut disikapi secara bijaksana oleh ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK) Sumenep. Dengan mengatasnamakan warga kepulauan dan selaku ketua KWK, dirinya merasa perlu untuk angkat bicara menyampaikan argumentasi dan analisis pemikiran guna memberikan ketuk tular kepada teman-teman mahasiswa kepulauan tanpa terkecuali. Sabtu (02/11/2019).
H. Safiudin, SH. MH, ketua KWK kepada media ini menyampaikan bahwa dirinya selaku sesama warga kepulauan perlu memberikan pandangan dan pemikiran agar bisa ditelaah oleh teman-teman mahasiswa kepulauan terkait adanya perbedaan tuntutan mereka (FPKSB dan HIMPASS) yang berbeda haluan atau keinginan, khususnya terkait rute pelayaran keperintisan KMP. DBS III, rute pelayaran yang dipersoalkan adalah dari pelabuhan Sapeken menuju pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi (PP).
Ketuk tular pemikiran Pi’u sapaan akrab Safiudin, bahwa setidaknya Mahasiswa saat ini saling berhadapan, duduk bersama, dan bersatu padu dalam menyampaikan aspirasinya. Keinginan yang berbeda, dimana HIMPASS menghendaki rute keperintisan tetap dilanjutkan karena untuk meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Sapeken adalah hal yang baik dan mulia. Begitu juga dengan FPKSB, yang menuntut agar dihentikan karena merugikan warga Kangean (Arjasa dan Kangayan) yang jadwal atau rutenya dikurangi, FPKSB menilai hal ini menghambat peningkatan perekonomian warga Kangean, khusus pada musim-musim tertentu sepeti pada musim haji, liburan sekolah dan lain sebagainya.
“Substansi persoalan sudah jelas, bahwa masyarakat Kepulauan Sumenep membutuhkan lebih banyak kapal, kapal yang ada perlu ditambah lagi”, tegas Pi’u. Sabtu (02/11).
Dalam penjelasannya Pi’u menyampaikan bahwa, pelayanan keperintisan merupakan program Pemerintah Pusat, melalui Pemerintah Provinsi guna membuka akses transportasi antar pulau melalui jalur laut, dengan tujuan untuk kemajuan ekonomi yang sekaligus memberikan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat.
Dengan dibukanya akses transportasi antar pulau dengan cost operasional lebih murah, tentu diharapkan perekonomian masyarakat kepulauan Sumenep akan tumbuh dan berkembang lebih cepat dan lebih maju, dan dengan harga barang kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder standart dan terjangkau, serta jauh dari sebutan harga lebih mahal, bahkan sama dengan harga barang di Sumenep daratan.
Lanjut kata Pi’u, berbicara tentang keperintisan ini, perlu difahami bersama dalam setiap regulasi apapun, pasti akan ada dampak positif dan negatifnya, terutama jika regulator dan operator tidak benar dalam mengelola. Akan menjadi bumerang (masalah besar) bagi masyarakat pengguna jasa langsung (penumpang) dan pedagang atau pengusaha lainnya.
Menyikapi aspirasi dari kedua himpunan mahasiswa tersebut, yang disampaikan dalam forum audensi dengan jajaran direksi PT. Sumekar Line di kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, besar harapan kami, kedua kelompok mahasiswa melakukan urun rembuk bersama, bersinergi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kepulauan. Dan menjadikan persoalan dengan berbedanya haluan pemikiran dan keinginan ini, menjadi momentum untuk bangkit dan maju.
Jika PT. Sumekar tetap akan melanjutkan subsidi keperintisan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar sebaiknya melakukan upaya penambahan unit kapal (beli atau sewa), dengan spesifikasi yang sama dengan KMP. DBS III. Sehingga tidak mengurangi rute Sapeken – Banyuwangi PP. Dan tidak mengurangi jadwal rute Kalianget – Kangean PP.
“Dan subsidi peruntukannya sama pada semua rute pelayaran. Sistem audit keuangan secara independen, intensif dan berkesinambungan”.
Zainal Arifin, direktur pelaksana PT. Sumekar Line, kepada media ini menyampaikan secara singkat bahwa apa yang menjadi harapan Adik-adik mahasiswa kepulauan, baik HIMPASS
dan FPKSB, aspirasinya tetap menjadi catatan Kami, dan tentunya keputusan bersama nantinya dalam rapat Direksi.
“Kami berharap dukungan dan kerjasama semua pihak, agar yang terbaik bisa kami berikan untuk masyarakat kepulauan, dalam pelayanan transportasi kapal laut antar pulau di Sumenep”, harap Zainal. Sabtu (02/11). (Ong).
