Sampaikan Raperda PJ Pelaksanaan APBD 2020, Bupati Salwa Harap Bisa Pertahankan WTP 

BONDOWOSO, RadarBangsa.co.id – Bupati Bondowoso,KH Salwa Arifin, menyampaikan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) atas pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pembelanjaan daerah pada DPRD, di Gedung Paripurna DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati KH Salwa mengatakan, semua pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai proses pertanggung jawaban wajib dilaporkan pada DPRD yang dilampiri laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah anggaran berakhir.
“Alhamdulillah laporan keuangan kita memperoleh opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian, “ungkapnya, Selasa (22/6/2021).

Bacaan Lainnya

Bupati juga mengatakan, Kabupaten Bondowoso sendiri, kini telah memperoleh penghargaan WTP yang kesembilan kalinya pada akhir bulan Mei kemarin. “Dengan meningkatkan motivasi kerja dalam mengelola keuangan daerah dengan tertib dan akuntable, saya yakin dengan komitmen, kerja keras dan kerja ikhlas, insyaallah prestasi yang membanggakan ini bisa kita pertahankan, “ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati KH Salwa menyampaikan banyak terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya pada semua pihak baik eksekutif maupun legislatif yang telah bekerja dengan profesional. “Terima kasih kerja kerasnya pada semua pihak, telah memberikan prestasi tentang opini kewajaran penyajian laporan keuangan, ” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, mengatakan, Raperda pertanggung jawaban kegiatan daerah tahun anggaran 2020 ini akan dibahas dari tingkat fraksi dan komisi yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Kalau aturannya selambat-lambatnya enam bulan dari berakhirnya tahun anggaran diserahkan ke DPRD. Dan DPRD diberi waktu sampai akhir bulan ke tujuh, “katanya.

Menurut Dhafir, pertanggung jawaban pelaksaan kegiatan tahun anggaran tahun anggaran 2020, pendapatan asli daerah dan anggaran pembiyaan belanja daerah yang kemudian menjadi satu kesatuan yang disusun dalam raperda. “Tentunya menjadi kewajiban DPRD meminta pada Bupati untuk menindak lanjuti rekomendasi dan temuan dari BPK, sebelum Bupati menyerahkan laporan tersebut pada Ketua DPRD yang kemudian menjadi Perda, “pungkasnya.

(yus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *