Sejumlah 270 KK Warga Desa Sumberbrantas, Lahan Perhutani 8 Hektar Segera Diserahkan

Kiri,Wakil Ketua DPRD Batu Hely Suyanto, Kepala BPN Batu, Tengah Kepala UPT BPKH Wilayah Jawa - Madura Suhendro A, Basori.S.Hut

KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Warga dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu melakukan audensi dan sekaligus sosialisasi terkait pengajuan permohonan atas pengusaan lahan diatas tanah miliK Negara milik Perhutani yang sudah dikelola jadi lahan pertanian maupun jadi pemukiman penduduk sejak tahun 1990 an hingga saat ini.

Audensi bersama Kementerian Perhutani itu dihadiri langsung oleh Kepala Kehutanan UPT BPKH Wilayah Jawa dan Madura Suhendro A.Basori S.Hut, Kepala BPN kota Batu, Wakil Ketua DPRD Batu Hely Suyanto,SH, Camat Bumiaji, Kades Sumberbrantas dan 270 kepala keluarga dusun Lemah Putih berlangsung dikantor Desa Sumberbrantas kota Batu Selasa,(8/6).

Bacaan Lainnya

“Pelaksanaan audensi bersama kementerian Kehutanan bahwa, mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan sesuai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021-JDIH Kementerian Tenaga Kerja, maka masyarakat bisa meminta dan memohon penguasaan lahan yang menjadi milik negara dalam hal ini wewenangnya adalah Kementerian LHK Kingkungan Kehutanan agar lahan tersebut menjadi sumber pekerjaan yang dikuatkan secara hukum.

Dari sejumlah 270 KK warga dusun Lemah Putih desa Sumberbrantas, untuk lahan yang sudah dikuasai oleh para petani penggarap ada yang berupa lahan pertanian dan lahan pemukiman penduduk, fasum, sarana ibadah, fasos tapi hal ini tetap mengacu kepemilikan lahan tersebut adalah masih milik aset Negara,”kata Hely Suyanto.

“Sedangkan bagi warga Lemah Putih akan kita jembatani untuk proses pengajuan hak guna atau hak menggarap di atas tanah Perhutani tersebut. Dan dengan luasan lahan sekira 8 hektar yang terbagi ada pemukiman, lahan pertanian dan fasilitas umum (Fasum)atau fasilitas sosial (Fasos). Maka kami tegaskan pada masyarakat dusun Lemah Putuh, agar segera melengkapi data pribadi yang lengkap sesuai domislinya untuk menjadi acuan maupun proses pengajuan hak guna lahan yang akan dimasukan pada BPKH Perhutani,”kata Hely Suyanto pada Radar Bangsa.

Disisi lain, Kepala UPT BPKH Wilayah Jawa dan Madura, Suhendro A.Basori S.Hut,mengatakan, mengevaluasi pada pasal 185 huruf B UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu ada penetapan dulu dari Pemerintah. Terkait dengan masyarakat dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kota Batu, pada kawasan APL harus ada skema kejelasan terlebih dahulu keperuntukanya yang dievaluasi oleh tim terpadu.

” Karena sesuai pengajuan baik bentuk persilnya, agar bisa ada semacam regulasi penyelesaian konflik yang diatur dalam UU terkait aset negara, ini harus sesuai batasan dan peraturan yang ditetapkan. Ditambahkan, yang terpenting ketika warga dusun Lemah Putih Desa Sumberbrantas Kota Batu yang mengajukan lahan milik Negara ini,wajib jelas identitas kependudukanya, nama calon penguasaaan lahan yang susuai dan tidak bisa dialihkan pada warga dari dusun yang berbeda.

” Sebab,rujukanya sesuai surat maupun data pribadi yang sudah lengkap dan benar, tetap diketahui serta diverifikasi dahulu mulai dari Pemerintah desa, Kantor Camat, selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah Walikota atau Bupati. Jika sudah lengkap data tersebut, barulah Kepala daerah tersebut mengajukan berkas sudah diketahui Walikota Batu, barulah data tersebut diserahkan pada Kementerian LHK Kehutanan Pusat untuk secepatnya dilakukan tahapan survey pada lokasi lahan yang rencana diajukan dalam bentuk hak garapan atau tempat pemukiman penduduk ketingkat status yang jelas dan berpayung hukum,”singkatnya.

(Wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *