BALI, RadarBangsa.co.id – Birokrasi ibarat nadi pelayanan publik bagi masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendorong semua Kabupaten, Kota dan Provinsi saling bersinergi memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat, melalui Reformasi Birokrasi (RB) berdampak.
Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov) Adhy Karyono mengatakan, setelah sukses mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak di sektor kemiskinan dan investasi, kini fokus RB berdampak yang dilakukan Provinsi Jatim adalah untuk mendorong penggunaan produk yang ada di dalam negeri atau Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara yang bertema ‘Penguatan RB Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri’ di Nusa Dua Convention Center pada Selasa, (5/12).
Adhy berbagi resep upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pertama kita harus melibatkan pelaku UMKM. Peran UMKM dinilai sangat penting. Ketika pandemi Covid-19, melumpuhkan sebagian sektor, ekonomi Jatim terbilang baik. Hal itu karena ditopang oleh pelaku UMKM.
Bahkan kontribusi pelaku UMKM terhadap PDRB Jatim setiap tahun meningkat. Di tahun 2022 meningkat sebesar 0,55 persen dapat dibandingkan tahun 2021. “Tahun 2021 sebesar 57,81 persen. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 58,36 persen atau senilai Rp 1,593 triliun,” katanya.
Tidak hanya melibatkan UMKM, Adhy juga mengatakan pentingnya sosialisasi teknis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memberikan kesempatan kepada para penyedia memenuhi kebutuhan instansi pemerintah.
Upaya Pemprov Jatim dalam melakukan percepatan TKDN antara lain, sosialisasi terkait Peraturan TKDN kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Standarisasi dan Pendampingan Standarisasi (FGD, Pelatihan, Seminar) serta semua Pemasaran melalui Misi Dagang, Business Matching Online dan Offline.
“Jatim terus berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar bisa memaksimalkan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk UMKM dan koperasi,” umgkap Adhy.
Pada 23 November 2023, Sekdaprov Adhy menyebutkan bahwa perusahaan industri yang produknya telah memiliki sertifikat TKDN sebanyak 845 perusahaan atau sekitar 11,2 persen dari total 7.484 industri di Jatim dan yang sudah terdaftar di SIINas. Kemudian sertifikat yang masih berlaku sebanyak 7.906 dari total 30.390 sertifikat yang masih berlaku. “Sedangkan sertifikat yang sudah expired sebanyak 6 sertifikat,” terangnya.
Lebih lanjut, upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional terwujud dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diharapkan dapat mendorong masyarakat agar terus lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor.
Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 188/195/KPTS/013/2022, dibentuknya tim peningkatan penggunaan dalam negeri yang bertujuan supaya bisa meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja.
“Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan bekerja pemerintah dan meningkatkan efisiensi industri sehingga bisa mampu bersaing di pasar dunia,” tambahnya.
Upaya-upaya tersebut juga sudah didukung dengan kebijakan gubernur berdasarkan surat edaran gubernur Jatim No. 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan Program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online).
Sekdaprov Jatim Adhy juga menjelaskan, untuk kelebihan-kelebihan Jatim Bejo adalah menyederhanakan SPJ Pengadaan Barang/Jasa, Menambah Metode Pembayaran Menggunakan Virtual Account, Menambah Fitur Pinjaman bagi penyedia pada yang tergabung dengan Jatim Bejo memanfaatkan BPD Jatim, menambah batasan nominal pemanfaatan Ganti Uang (GU) dari Rp 50 Juta menjadi maksimal Rp 200 Juta serta mengintegrasikan proses PBJ hingga pembayaran.
Sementara E-katalog yang sudah tercantum dalam Instruksi Gubernur Jatim No. 1/INST/013/2022 tentang P3DN dan Produk UMK, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan GNBBI pada Pelaksanaan PBJ di Lingkungan Pemprov Jatim.
“Berdasarkan sumber dari monev katalog tanggal 24 November 2023, jumlah katalog lokal di Jatim total ada 99 etalase. 17 etalase pekerjaan konstruksi. Sebanyak 163.856 produk tayang dengan total transaksi Rp 2,8 triliun,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas juga membuka kegiatan Reformasi Berdampak (RB) XPerience dan penyerahan Hasil Evaluasi RB, SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, Reformasi Birokrasi (RB) Xperience berdampak, masing-masing provinsi supaya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh seluruh Kabupaten, Kota dan Provinsi.
Kegiatan ini, lanjutnya, akan menjadi bagian dari upaya percepatan supaya RB berdampak sehingga diharapkan tidak hanya seremoni tetapi melalui kegiatan ini daerah diminta langsung bisa mengeksekusi agar target-target reformasi birokrasi langsung berdampak ke penanganan kemiskinan, peningkatan investasi kemudian digitalisasinya bisa bekerja dan belanja produk dalam negerinya bisa berjalan dengan baik.
“Kegiatan ini mengajak seluruh Kabupaten Kota yang memiliki experience daerah-daerah yang telah melakukan lompatan pemangkasan proses bisnis, birokrasi efisien dan pelayanannya. Jadi mereka bisa bereksperimen dan kita ingin membumikan RB berdampak,” tegasnya.
