SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Menginjak usia Jawa Timur yang ke-79, Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin memperkuat komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara Baru. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperkuat pendidikan di pesantren. Program ini menjadi prioritas utama sejak lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2024.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa penguatan pendidikan diniyah di pesantren merupakan salah satu program unggulan. Jawa Timur memiliki lebih dari 6.600 pesantren, baik yang bersifat tradisional atau salafiyah, maupun pesantren modern. “Kami memberikan perhatian nyata kepada pesantren dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program ini merupakan bagian dari Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” ujar Adhy pada Senin (14/10).
Adhy menjelaskan bahwa Madrasah Diniyah telah berperan penting dalam meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat fokus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga BPPDGS dan Bosda Madin menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren.
Dengan adanya program BPPDGS, anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan operasional sekolah, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Lulusan madrasah diniyah di pesantren diharapkan memiliki daya saing yang unggul. Selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk BPPDGS mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Khusus untuk tahun 2024, alokasi yang disediakan mencapai Rp. 200.456.190.000 yang didistribusikan ke 38 Kabupaten/Kota dalam enam tahap pembayaran.
Program BPPDGS ini memiliki beberapa sasaran, termasuk santri, siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan Wustho, serta siswa yang mengikuti program kesetaraan Paket A/B di pesantren. Program ini juga mendukung ustadz dan guru di madrasah diniyah serta guru swasta di SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta. “Bosda Madin juga bertujuan untuk meringankan beban orang tua, khususnya keluarga kurang mampu, dalam membiayai pendidikan santri dan siswa di Jawa Timur,” tegas Adhy.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan perhatian pada kesejahteraan guru. Alokasi khusus untuk honorarium kinerja guru non-PNS di PAUD, TK, SD, dan SMP se-Jawa Timur mencapai Rp 19.368.000.000 per tahun. Tidak hanya itu, beasiswa pendidikan untuk guru madrasah diniyah juga diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM. Sejak 2019 hingga 2024, sebanyak 5.683 beasiswa untuk program S1, S2, dan S3 telah disalurkan kepada santri dan guru madrasah diniyah di Jawa Timur.
“Beasiswa ini meliputi 3.080 penerima untuk program S1, 1.355 penerima untuk program S2, dan 130 penerima untuk program S3. Selain itu, terdapat 995 penerima beasiswa setara S1 dan S2 di Ma’had Aly, serta 123 mahasiswa yang dikirim ke Universitas Al-Azhar Mesir melalui beasiswa Pemprov Jatim,” jelas Adhy.
Di bidang infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp. 157.080.473.527 untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana di 615 lembaga pendidikan, termasuk PAUD, TK, SD, SMP, dan pondok pesantren. Selain itu, program Pendidikan Kesetaraan Vokasi dengan anggaran Rp. 4.999.500.000 juga diberikan kepada 11 Kabupaten di Jawa Timur dengan IPM rendah.
“Kami yakin, dengan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, kualitas SDM Jawa Timur akan semakin meningkat. Ini adalah bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menguatkan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara Baru,” pungkas Adhy.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
