Sengketa Lahan Keluarga Ningrat, Komisi II DPRD Sumenep Lakukan Sidak

  • Whatsapp

SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Tanah yang berlokasi di depan Islamic Center Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Jawa Timur, adalah tanah waris atas nama Nata Ningrat dibeli oleh R. Soehartono sejak tahun 1982 dari pihak ke 2 keturunan dari almarhum Nata Ningrat. Dalam hal ini sebagai pihak ketiga adalah yang juga mengaku keturunan dari almarhum Nata Ningrat bernama RB. Mohammad dan Mohamnad Asis, sama-sama keturunan keluarga Nata Ningrat.

Tanah tersebut seluas kurang lebih  1.5 Hektare, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membeli seharga Rp 8.491 Miliar dari RB. Mohammad dan Mohammad Asiz pada tahun 2018. Ia juga mengaku keturunan dari Nata Ningrat termasuk pihak ketiga. Pihak ketiga lalu menjual lahan tanah kepada Pemkab Sumenep. Lokasi tanah tersebut sampai saat ini menjadi polemik antara Pemkab Sumenep dengan R. Soehartono putera almarhum mantan Bupati Sumenep R.H. Soemar’oem. Sebab oleh Pemkab Sumenep melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep sedang dibangun pasar tradisional (Pasar Rakyat). Adanya polemik tersebut Komisi II DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke lokasi lahan yang disengketakan tersebut. Rabu (11/12/2019).

Bacaan Lainnya

R. Soehartono, putera dari mantan Bupati Sumenep R.H. Soemar ‘oem, mengatakan tanah tersebut dibeli sejak tahun 1982 dan syah secara hukum serta lengkap dengan data dan surat – suratnya. Didampingi pengacaranya, R. Soehartono menjelaskan pada anggota DPRD Sumenep secara gamblang tentang kronologi dan bukti surat yang dimilikinya.

“R. Hartono memperlihatkan bukti kepemilikan lahan, mulai sertifikat, hingga keputusan pengadilan yang memenangkan Soehartono saat tanah itu disengketakan sebelumnya”.

H. Subaidi, S.E, MM, Ketua Komisi II DPRD Sumenep mengatakan, jika pembangunan pasar itu bisa saja dibatalkan, jika pembangunannya dibangun diatas tanah milik orang, yang tidak dibeli terlebih dahulu kepada pemiliknya.

“Pembangunan pasar rakyat ini perlu ditinjau kembali, bahkan pembangunannya bisa dibatalkan jika pihak Pemkab Sumenep tidak memiliki bukti kuat tentang keabsahan jual beli tanah”, jelasnya.

Lebihlanjut H. Subaidi mengatakan, dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Sumenep akan memanggil pihak Disperindag Sumenep. Dari Disperindag kita minta juga bukti-bukti yang menguatkan dia untuk melakukan pembangunan pasar. Pemanggilan dilakukan sebagai pengimbang atas temuan komisi II di lapangan.

“Meskipun untuk kepentingan rakyat, pembangunan pasar itu tidak boleh mengorbankan orang lain, apalagi pemilik tanah yang sah”, pungkasnya.
Rabu, 11/12/2019. (Ong).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *