LUMAJANG, RadarBangsa.co.id – Menyikapi keputusan pemerintah yang resmi menaikkan harga BBM ( Bahan Bakar Minyak ), sejumlah elemen masyarakat diajak dewasa menyikapi, dan satu komitmen menjaga wilayah tetap kondusif.
Dengan melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, duduk bareng dengan paguyuban sopir dan para buruh, di ruang eksekutif Polres Lumajang.
Selain jajaran forkopimda, kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pihak, diantaranya kepala OPD lingkup Pemkab Lumajang, pihak pertamina, paguyuban sopir, serikat buruh migran Indonesia, PG Jatiroto, Sarbumusi Kabupaten Lumajang, SPAI FSPMI Kabupaten Lumajang, dan SPSI Kabupaten Lumajang, yang dihadiri oleh masing ketua.
Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K., M.H mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dan secara matang di gelar jelang kenaikan BBM Kamis kemarin.
Menurut orang nomor satu di jajaran resort Lumajang ini, sangat penting dalam hal mengantisipasi serta mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan.
“Kamis kemarin, kita diskusi dan komunikasi terkait situasi di wilayah Kabupaten Lumajang, dan terwujud dalam keadaan kondusif. Kamtibmas kondusif yang tentunya merupakan hasil dari kerja bersama antara TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah. Tentu tidak akan kami lakukan saat itu saja. Kita tidak bisa menunggu setelah adanya kejadian. Maka kita perlu waspadai menjelang terjadinya suatu kejadian, sehingga dapat di minimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ucapnya, pada awak media, Senin (5/9/2022).
Perwira polisi berpangkat dua melati dipundanya ini menggambarkan, situasi saat ini tengah terjadi perang antara dua negara yaitu Ukraina dan Rusia, yang sangat berdampak pada ekonomi di dunia.
“Pasca naiknya harga BBM, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak berupa bantuan dan lain – lain,” imbuhnya.
Sebagai pimpinan, ia berlaku bijak kalaupun ada unjuk rasa, harus ada kegiatan yang bermanfaat dengan cara duduk bersama hingga mencapai keputusan yang tepat dan saling menguntungkan.
Rangkaian kegiatan saat itu, turut mendengar aspirasi dan masukkan dari berbagai pihak yang hadir, utamanya yang mewakilinya masyarakat khususnya pekerja. Ia berharap, dengan adanya masukan dari perwakilan pekerja buruh dapat di dengar oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dengan segera mencarikan solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat.
“Prinsipnya, kita menyelesaikan masalah tanpa membingungkan orang lain,” jelas Kapolres Lumajang.
Senada diwaktu yang sama, Dandim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra Y.T S.T M.M mengajak semua pihak khususnya yang hadir, pasca naiknya harga BBM, tidak timbul gejolak di Kabupaten Lumajang.
“Mari kita utamakan diskusi mencari solusi khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang. Tunjukkan kalau kita ini matang, dewasa dalam menyikapi situasi dan berpegang teguh pada prinsip keguyuban,” ucap Dandim.
Sementara Ketua Hiswana Migas Kabupaten Lumajang Supratikto menerangkan, 17 SPBU yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang, terkecuali Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Ranuyoso.
Kata Supratikno, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai harga baru BBM, menurutnya masih meringankan beban masyarakat. “Sehingga saya berharap tidak terjadinya panic buying. Sehingga meminimalisir terjadinya aksi penimbunan yang merupakan pelanggaran atau kegiatan ilegal,” kata dia.
“Sesungguhnya pertamina akan membuat ketentuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya pembelian menggunakan QR Code (Barcode),” imbuhnya.
Serta dijelaskan olehnya, adapun cara menggunakan atau mendaftar QR Code langsung mendatangi SPBU di Wilayah Kabupaten Lumajang, dan ditegaskan petugas siap membantu masyarakat.
“Harga BBM di Negara Indonesia masih merupakan harga BBM yang murah, dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah pusat, sehingga menekan harga BBM di wilayah seluruh indonesia. Sementara penggunaan dari BBM non subsidi yaitu meminimalisir kerusakan pada mesin kendaraan, sehingga menjadi awet dibandingkan dengan BBM Subsidi,” imbuh dia.
“Terkait pendaftaran kendaraan roda 2 tidak dilakukan pendaftaran sehingga masih bebas mengisi tanpa QR Code,” pungkasnya.
Pasca duduk bersama, mengupas tuntas situasi dan saling mendengarkan dan menanggapi aspirasi berkaitan dengan BBM merupakan kebutuhan yang mendasar, kegiatan dilanjutkan dengan sidak di SPBU Labruk Lor Kecamatan / Kabupaten Lumajang, bersama dengan Dandim 0821 Lumajang dan Perwakilan dari Pemerintah Daerah.
