Singkronkan Prioritas Kegiatan Pembangunan, DTPHP Gelar Rapat Forum OPD

  • Whatsapp
Anton Sujarwo, S. Pd, MM., Plt. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan, saat memimpin rapat [IST]

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Guna mensingkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan menggelar rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam hal ini, Anton Sujarwo, S. Pd, MM., Plt. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lamongan, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembangunan, dengan kata lain, keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan, banyak ditentukan sejak dari proses perencanaannya.

Bacaan Lainnya

Forum Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan untuk mensingkronkan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2022 dari berbagai kecamatan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah,” ujar Anton Sujarwo, pada Selasa (02/02/2021)

Lebih lanjut dikatakan, “Kegiatan ini juga bertujuan menyepakati prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja serta mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Daerah, terhadap usulan prioritas dari desa /kelurahan hasil musrebang kecamatan yang akan didanai dari APBD.

Dengan menyusun prioritas kegiatan dari hasil musrenbang tingkat kecamatan baik usulan kegiatan fisik maupun non fisik. Acara yang dihadiri oleh 27 delegasi dari masing-masing kecamatan se Kabupaten Lamongan, beserta Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Lamongan, Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan 4 wilayah kerja yang membawahi masing – masing kecamatan di kabupaten Lamongan.

Ditempat yang berbeda, “Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Wilayah Kerja Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan Sawin mengatakan,” Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian tetap mendapat perhatian khusus dari Pemkab Lamongan.

Salah satunya, Pemkab Lamongan mendaftarkan petani ke dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, petani harus terdaftar dalam e-RDKK, sistem penyusunan online rencana kebutuhan kelompok tani dalam satu musim tanam, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian hingga modal kerja.

“Dengan pupuk bersubsidi ini, kami berharap petani bisa memenuhi kebutuhan pupuknya dengan harga yang terjangkau,” terang Sawin.

Ditambahkan, “Perlu diketahui juga dalam memasuki masa panen tanam pertama saat ini di wilayah Lamongan. Harga gabah kering panen (GKP) mengalami anjlok, ada penurunan harga yang cukup fantastis. “Harga gabah anjlok kisaran Rp 3.700 hingga Rp 3.800 per kg nya, dari harga sebelum panen mencapai Rp 4.100 per kg hingga Rp 4.200.

Kualitas gabah hasil panen petani saat ini juga tergolong masih bagus, namun sayangnya harganya yang cenderung turun. Bukan sebaliknya, ada kenaikan harga. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, harga gabah cenderung turun pada awal masa panen pertama, dan akan berangsur naik ketika sudah tidak ada musim panen,” ujarnya.

Dikatakan, berdasarkan informasi dari petani, penurunan harga tersebut terjadi dikarenakan penyerapan atau pembelian gabah oleh Bulog belum berjalan maksimal. Saya juga khawatir harga gabah di tingkat petani nantinya makin terpuruk ketika memasuki panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Maret ini dan April mendatang.

Harapannya, agar Bulog secepatnya bisa menyerap gabah petani pada musim panen tanam pertama saat ini, agar harga gabah bisa stabil sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) supaya tidak makin terpuruk. Besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24/ 2020 kan jelas, yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 4.200 per kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp 4.250.

Ini tadi yang kami sampaikan dalam gelar rapat forum Organisasi Perangkat Daerah, yang bertujuan menyepakati prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja serta mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Daerah, terhadap usulan prioritas dari desa/kelurahan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (musrebang) kecamatan yang akan didanai dari APBD,” tuturnya

(Ari/iful)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *