JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyoroti perlunya Indonesia mengejar langkah negara-negara maju dalam memperkuat pertahanan siber.
Menurut Ketua Umum SMSI, Firdaus, infrastruktur digital yang tangguh menjadi krusial di tengah ancaman siber yang sering kali tak terduga.
“Kita harus menerapkan strategi keamanan siber yang menyeluruh dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus dalam diskusi bertema ‘Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Demokrasi dan Keamanan Data’ di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/72024).
Firdaus, bersama dengan Sekjen DPP Perisai Prabowo, Ahmad Jojon Novandri, merespons insiden serangan ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.
Serangan ini menyebabkan gangguan serius pada data dari 282 lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan lembaga, serta 48 lembaga kota.
Mulai dari 17 Juni 2024, serangan dimulai dengan menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender oleh pihak tak dikenal.
Pada 20 Juni 2024, aktivitas berbahaya terdeteksi, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan data penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan.
Pada 26 Juni 2024, dampak kerusakan yang signifikan terungkap, walaupun beberapa lembaga berhasil memulihkan data.
Serangan ransomware BrainChipper meminta tebusan sekitar Rp131 miliar atau US$ 8 juta untuk memulihkan akses sistem pengguna yang terpengaruh.
Firdaus menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk segera memulihkan akses yang terganggu dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.
“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih banyak memiliki kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan ketidakseriusan pemerintah terhadap risiko kehilangan data masyarakat,” ungkap Firdaus.
Dia menambahkan bahwa respons cepat terhadap serangan siber dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman siber perlu ditingkatkan.
Firdaus mengajak seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait untuk menganggap serius isu ini, dengan meningkatkan kesadaran akan ancaman siber serta menggunakan teknologi keamanan yang lebih canggih.
Dia juga menyoroti perlunya kolaborasi yang erat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.
“Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” tambahnya.
SMSI berkomitmen mendukung upaya meningkatkan keamanan siber melalui program-program edukasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan harapan layanan pemerintahan dapat segera pulih dan kembali normal.
