Sosialisasi Serta Pembinaan bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pasaman

Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dan Kelompok Kejra (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab, yang bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Pasaman Kamis, (28/04/2022).

PASAMAN, RadarBangsa.co.id – Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas serta menerapkan prinsip prinsip dan kode etik Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dan Kelompok Kejra (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab, yang bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Pasaman Kamis, (28/04/2022).

Untuk sosialisasi dan pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa ini, pemateri adalah Kapolres Pasaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping, dan total peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan adalah 187 orang peserta. Hal tersebut disampaikan Ir.Rosben Aguswar,M.Si Asisten Perkonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasaman selaku Panitia Pelaksana pada acara sosialisasi dan pembinaan tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam laporan nya, Ia juga menyampaikan bahwa maksud pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada para pejabat yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan profesionalisme para pelaku pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa agar menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan.

Ir.Rosben Aguswar juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada Pengunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggara,, PPTK, dan Pokja, merupakan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres nomor 16 Tahun 2018.

Peningkatan profesionalitas SDM dan modernisasi kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan strategi dalam rangka perbaikan sistem pengadaan barang/jasa agar dapat berjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit belit, memberikan value for money serta mudah dikontrol dan diawasi. Tujuan akhir yang diharapkan adalah menghentikan atau mencegah perilaku korupsi, memperbaiki kualitas layanan publik, mengembangkan perekonomian lokal dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Ungkap Benny Utama Bupati Pasaman, sewaktu membuka secara resmi sosialisasi dan pembinaan bagi pejabat pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Kamis, (28/04/2022).

Lanjut Benny Utama, dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 serta perubahanya, ini juga menekankan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah saat ini tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia, tetap juga diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia (Value for Money), artinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa. Dalam rangka mewujudkan Value for Money maka perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat penting, karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir pada permasalahan hukum dan berpotensi menjadi temuan auditor/APH.

Pada pidato Nya, Benny Utama menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden RI, pada waktu Rapat Koordinasi di Bali pada bulan Maret kemaren, penggunaan produk dalam negeri harus lebih diutamakan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja barang/jasa harus mencapai 40% penggunaan produk dalam negeri/lokal yang diutamakan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog, LKPP, atau belanja online melalui toko daring.

Diakhir sambutan Nya, Benny Utama Bupati Pasaman mengajak para pelaku pengadaan barang/jasa agar senantiasa bekerja dengan memahami definisi dan tujuan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kebijakan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan guna menghasilkan proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasaman serta mendukung pembangunan secara nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.