SPI Kota Batu Segera Diproses Hukumnya, Paska Ketua Komnas PA Hadiri Mapolres Batu

  • Whatsapp
Foto Tengah Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait sedang menghadiri Mapolres Batu. Untuk meminta pihak Polres Batu membantu mengawal kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia agar cepat diproses hukumnya

KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Kembali dunia pendidikan di kota Batu tercoreng dengan adanya kasus dugaan kuat terjadi adanya kekerasan dan tidakan seksual pada siswinya pada lingkungan Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI). Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu ditengarahi ada berbadan hukum Yayasan yang sudah berdiri sekira tahun 2010 silam berada di Jln. Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Dengan banyaknya laporan dari pihak korban sesuai laporannya, hal ini cukup mengundang perhatian khusus Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, untuk menghadiri secara langsung dan melakukan klarifikasi sejauhmana proses tindak lanjut terkait dugaan pelanggaran pada lingkungan Sekolah (SPI) ke Mapolres Batu,Rabu,(9/6).

Bacaan Lainnya

“Karena apa yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, yang diduga terjadi yang dilakukan oleh para pendidik sekolah tersebut, dan sepengetahuan pengelola yang ada di SPI,”tegas Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.

“Kasus ini tetap harus kita kawal sampai tuntas dan tepat sasaranya, karena sangat tepat sebab ada tiga isu besar yang disampaikan. Bahwa pada kasus ini terjadi dugaan yang menurut laporan korban ke Komnas Perlindungan Anak agar bisa diproses hukum dengan cepat agar hal ini tidak terjadi pada dunia pendidikan pada sekolah yang lainya.

“Sebab dalam kasus (SPI) dikota Batu ada tiga hal pelanggaranya kekerasan atau di dalam Undang – undang perlindungan anak serangan persetubuhan bukan perkosaan atau pencabulan. Tetapi unsurnya terpenuhi semua adalah serangan persetubuhan dengan bujuk rayu tipu muslihat dan janji – janji manis kepada peserta anak didiknya,”terangnya.

Selanjutnya, bahwa yang kedua fakta – fakta ada eksploitasi ekonomi, artinya dipekerjakan di luar jam – jam kerja dari sekolah.Karena data menunjukkan dari laporan itu pada jam pembelajaran ketika misalnya unit usaha itu sedang banyak pelanggan. Maka meraka atau anak didik tersebut meninggalkan sekolah itu.

“Persisnya,bukan pada di luar jam sekolah. dan sekolah di SPI antara pukul 08.00 – 12.00 WIB. Lalu istirahat sebentar baru di tempatkan ratusan orang yang ada di sana peserta didik itu untuk mengelola unit – unit usaha termasuk unit – unit usaha souvenir, restoran, kampung kids, outdoor,” ungkap Arist Merdeka.

Tak hanya itu saja, kata Arist, bahkan ada yang hingga pagi itu adalah unit usaha intertain seperti teater dan sebagainya, disamping usaha hotel. Jadi terpenuhi unsurnya bahwa terjadi eksploitasi ekonomi, dan anak didik jado objek bisnis SPI.

Lebih lanjut, bahwa menurut laporan korban yang lapor ke Komnas Perlindungan Anak. Berikutnya adalah kekerasan fisik, seperti tampar menampar hal biasa apalagi kekerasan verbal seperti memaki itu hal biasa di sana (SPI), dengan merendahkan martabat.

“Bahkan, kalau ada donor ke sana merekalah yang akan ditarik di depan untuk menjelaskan apa yang menjadi program di sana. Tetapi kalau mereka lupa skenarionya ya sesuai dari pesanan dari terduga. Maka mereka mendapatkan makian secara verbal dan fisik,” bebernya,”cercanya.

Merujuk dari kasus perkasus dan bukti-bukti laporan korban, maka persoalan ini sangat mendukung sekali bahwa pelaporan dari korban itu ada tiga hal yang perlu didorong untuk memberikan bukti – bukti yang menguatkan dibawah dan diproses secara jeli dan akurat ke Polda Jatim.

“Bertujuan pelaporan ini nanti atas dasar pelaporan dari pihak korban itu ada tiga hal tentunya saat ini terus kita dorong dan berikan bukti – bukti kepada Polda Jatim. Supaya tiga pasal itu dikenakan secara khusus kepada pengelola dan pemilik SPI tersebut,” ujarnya.

“Berdasarkan statemen dari Kasatreskrim Polres Batu Jeifson Sitorus menerangkan, dalam setiap tahapan identitas dari korban harus dirahasiakan, karena masih di bawah umur.
“Berdasarkan amanat dari sistem undang-undang peradilan anak identitas korban dirahasiakan, jika ada yang membuka identitas tersebut itu adalah tindak pidana. Jadi mohon maaf untuk identitas, jumlah laporan dan lain sebagainya kami tidak bisa memberikan secara detail. Karena menurut kami itu bukan informasi publik, dan jika rekan-rekan lihat di hot line pengaduan kami itu tidak di khususkan pada salah satu Yayasan yang dilaporkan ke Polda,” kata Jeifson.

Dikatakan, oleh Perwira Polisi ini menegaskan bahwa, hot line pengaduan yang sudah di buka oleh Polres Batu itu bersifat keseluruhan.
“Sebab di hot line kami ini menerima pengaduan semua masyarakat yang pernah merasa kekerasan seksual khususnya. Kita siap membantu dan memang sudah menjadi tugas kita melakukan proses penanganan hukumnya, jadi tidak usah takut datang ke Polres untuk melakukan pengaduan kekerasan seksual,” tutupnya.

(wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *