LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11). Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang membuka rapat tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya bisa dirumuskan apabila seluruh data dan informasi dari berbagai sektor terintegrasi dengan baik.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan secara parsial. Kita perlu memahami faktor-faktor penyebabnya, mulai dari produksi, pasokan, hingga distribusi barang. Melalui HLM ini, kita ingin menyatukan langkah dan data agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen year on year dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 109,23. Sementara di Kabupaten Lamongan, inflasi bulanan mencapai 0,43 persen dan inflasi tahunan berada di level 2,83 persen. Komoditas yang paling banyak menyumbang kenaikan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, serta minyak goreng.
Meski angka inflasi masih dalam batas aman, Pak Yes menilai perlu langkah antisipatif agar tidak terjadi lonjakan menjelang masa libur panjang Nataru. Ia memaparkan sejumlah strategi pengendalian inflasi yang sedang dan akan digencarkan Pemkab Lamongan.
Di antaranya melalui skema Close Loop Economy dengan melibatkan Koperasi Merah Putih dan WASILA untuk mempersingkat rantai pasok, menjaga kestabilan harga, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah juga menggalakkan gerakan “Lamongan Menanam Pangan” yang mendorong masyarakat menanam cabai, bawang, serta komoditas hortikultura lain guna memperkuat cadangan pangan rumah tangga.
Selain itu, Pemkab Lamongan mengoptimalkan cadangan pangan daerah melalui sinergi Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Langkah ini diperkuat dengan sistem early warning dari BPS dan Bank Indonesia agar pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan presisi.
“Seluruh perangkat daerah dan TPID harus solid dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi. Kita juga terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ungkap Pak Yes.
Pemerintah Kabupaten Lamongan turut menerapkan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antarpemangku kepentingan. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta mencegah spekulasi harga di pasar.
Dari sisi ketersediaan pangan, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja memastikan stok beras di Lamongan dalam kondisi aman. Produksi padi tahun ini mencapai 522.524 ton, jauh di atas kebutuhan konsumsi masyarakat yang hanya sekitar 130 ribu ton.
“Ketersediaan beras kita sangat mencukupi. Ini menjadi modal penting bagi Lamongan untuk menjaga stabilitas harga pangan di akhir tahun,” pungkas Ferdian.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
