JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Muhammad Syahrul Munir, pada Senin (10/6), menjalani tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk calon Bupati Kabupaten Gresik di DPP PKB. Pemuda berusia hampir 34 tahun ini menyatakan siap maju sebagai calon bupati jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukungnya pada Pilkada Kabupaten Gresik 2024.
Syahrul, yang saat ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Gresik, memiliki beberapa program prioritas jika ia mendapatkan rekomendasi sebagai calon bupati Gresik periode 2024-2029. Salah satu program utamanya adalah menyejahterakan warga Gresik dengan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Saya memiliki program ‘Gresik Mentas’, yang artinya Menuju Tuntas, dengan beberapa program prioritas. Pertama, saya ingin menuntaskan kemiskinan ekstrem dengan membentuk unit penanggulangan kemiskinan. Program ‘Gresik Mentas’ juga menargetkan penghapusan angka putus sekolah dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang rusak,” kata Syahrul di DPP PKB Jakarta.
Selain itu, lulusan Universitas Indonesia (UI) ini juga menyoroti pentingnya mengurangi angka pengangguran di Gresik dengan membangun pusat pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.
Di sektor pertanian, mantan Ketua Komisariat PMII Ciputat ini menekankan perlunya mengatasi kelangkaan pupuk yang sering terjadi saat musim tanam di Kota Santri. Syahrul menyatakan telah menghitung anggaran daerah yang diperlukan untuk membantu petani dengan memberikan pupuk subsidi dari APBD.
“Masalah lain yang perlu ditangani serius adalah perbaikan jalan rusak dengan betonisasi dan pembangunan embung di beberapa wilayah untuk mencegah banjir,” tambah Syahrul.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, yang menjadi penguji UKK, menilai Syahrul memiliki semua kualifikasi yang diperlukan untuk memimpin daerah. Terlebih lagi, Syahrul adalah kader PKB yang telah dibina melalui berbagai program kaderisasi.
“Syahrul adalah salah satu kader muda potensial PKB. Saya berharap ia bisa mewujudkan berbagai program yang diusulkannya untuk kemajuan Gresik,” kata Kiai Maman.
Anggota Fraksi PKB DPR RI itu menambahkan bahwa UKK adalah mekanisme yang harus dipenuhi oleh para calon kepala daerah dari PKB sebelum resmi diusung pada Pilkada 2024. Sekitar 3.000 lebih calon bupati/walikota hingga gubernur mengikuti UKK di kantor DPP PKB.
“Ini membuktikan bahwa PKB adalah partai yang diminati oleh banyak calon kepala daerah untuk mendapatkan tiket pada pilkada mendatang. Selain itu, UKK ini adalah cara PKB untuk memastikan masyarakat mendapatkan calon kepala daerah yang memiliki visi, integritas, dan kapasitas dalam memimpin daerahnya,” pungkasnya.
