PASURUAN,RadarBangsa.co.id – Dirasa tidak puas dengan hasil penjabaran yang di paparkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau perwakilan dari Tim Gugus Tugas Covid 19 Kota Pasuruan, terkait besaran dan penggunaan anggaran Covid 19 di dalam giat audensi di kantor DPRD Kota Pasuruan pada Rabu 10 Juni 2020 kemarin.
Sejumlah unsur atau elemen masyarakat yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Untuk Transparansi (FORMASI) Kota Pasuruan, dalam waktu dekat akan menggelar audensi susulan yang pasti bersama Ketua Tim Gugus Tugas Covid 19 secara langsung.
Karena selain tidak mendapatkan jawaban secara rinci dan gamblang atau transparan terkait penggunaan anggaran Covid dilapangan, pihak FORMASI mengaku kecewa lantaran Ketua Tim Gugus Tugas Covid 19 sendiri tidak hadir langsung termasuk beberapa OPD lain yang terlibat di dalamnya.
Sehingga hal tersebut menurut sebagian masyarakat melalui wadah FORMASI Kota Pasuruan, menilai ada hal yang terkesan di tutup-tutupi dan hal itu sekaligus menciderai kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Pasuruan mengenai penanganan Covid selama ini.
Diketahui berikut sejumlah Ormas, Non Governmental Organization (NGO) atau LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang ikut dalam rapat evaluasai diantaranya yaitu Ayik Suhaya selaku Ketua GM FKPPI Kota Pasuruan, Amin Suprayitno Wakil Ketua DPD Pospera Jatim, Saipul Ketua LSM M-Bara.
Termasuk Didik Sufajar dari perwakilan serikat pekerja Kota Pasuruan, Vicky Nurdin dan Misbakhil Munir dari Tomas serta Musa Abidin selaku perwakilan Humas FORMASI dan lainnya.
“Dalam rapat ini kami sepakat, bahwasanya kami semua kecewa atas tidak hadirnya Ketua Tim Gugus Tugas dalam audensi kemarin. Untuk itu kedepan kami meminta, agar Ketua Tim Gugus Tugas di hadirkan beserta OPD yang terkait nantinya. Karena penjelasan yang kemarin itu, ada beberapa yang tidak nyambung dengan pertannyaan yang ada”. Kata Vicky Nurdin, selaku Tokoh Masyarakat (Tomas) yang juga ikut dalam rapat evaluasi tersebut.
Maka dari itu dengan kembali merapatkan barisan, FORMASI Kota Pasuruan menggelar rapat evaluasi internal tepatnya di Base Camp DPC Pospera Kota Pasuruan pada Jumat (12/6) malam guna membahas serta mengupas sejumlah pokok permasalahan yang ada.
Baik mengenai kinerja yang dianggap kurang efektif, adanya dugaan atau indikasi permainan dalam pelayanan dan penanganan Kesehatan, maupun beberapa kebijakan yang menurut FORMASI itu sendiri terkesan di paksakan.
Salah satunya yang di bahas di dalam rapat evaluasi tersebut, yaitu mengenai penggunaan anggaran yang terbagi di 5 sektor OPD di Pemerintah Kota Pasuruan yang ada.
Baik di sektor Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kesehatan, layanan dan penanganan Covid, UMKM, Industri, termasuk penggunaan dana atau anggaran tak terduga di beberapa OPD.
“Jawaban dari pengganti Ketua Tim Gugus Tugas kemarin, tidak terlalu mendetail dan kami semua tidak puas. Karena pada pertanyaan lima (5) item terkuat disitu, mana perbedaannya jaring sosial terkait peningkatan ekonomi, kesehatan, tentang honor Pamong Praja, kegiatan ditingkat Kecamatan, Dishub serta pembelian tak terduga. Disitu kami nilai masih tumpang-tindih”. Pungkasnya Vicky.
Sementara disisi lain dari perwakilan serikat pekerja yang ada di Kota Pasuruan, dalam hal ini seperti yang di sampaikan oleh Didik Sufajar yang juga ikut dalam rapat evaluasi tersebut menyampaikan.
“Pertama saya atas nama buruh sangat mengapresiasi apa yang dilakukan FORMASI, karena FORMASI adalah wadah aspirasi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dana Covid ini dipergunakan. Jujur saya sangat bangga bisa tergabung dalam wadah ini”. Didik Sufajar selaku Ketua PUK PT King Jim Indonesia di bidang Advokasi.
Lebih lanjut Didik juga menyampaikan pandangannya, yakni mengenai kinerja yang dilakukan Tim Gugus Tugas Covid 19 Kota Pasuruan yang terkesan jalan di tempat.
“Saya mewakili serikat pekerja mengaku tidak puas, yakni tentang kinerja dari Tim Gugus Tugas karena menurut kami terkesan jalan di tempat. Kaitan dengan tugas dan tanggung jawab, paling tidak juga ada progres atau konsep untuk memperhatinkan kaum buruh”. Lanjutnya.
Karena menurutnya, bahwasanya sejauh ini pihak Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini Tim Gugus Tugas belum melakukan semacam sosialisasi ataupun edukasi khususnya kepada para buruh yang ada di setiap perusahaan khususnya diwilayah Kota Pasuruan.
“Karena selama ini tidak ada pembatasan hubungan dengan industrial secara masif, artinya jam kerja yang diterapkan di Kota Pasuruan untuk industri sejauh ini tidak diterapkan himbauan untuk jaga jarak”. Ungkapnya Didik, yang sekaligus sebagai Ketua Tim Jamkesvod Kota Pasuruan membawahi di bidang Pengawasan Kesehatan baik di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta dibidang Sosial.
Setidaknya menurut Didik sendiri, seyogyanya hal itu perlu untuk dilakukan walaupun dengan sistem randem sampling (pengambilan sampel secara acak) di beberapa perusahaan.
Biar nantinya tahu bahwa tidak ada buruh yang terjangkit atau tertular inveksi Covid 19, karena menurut Didik bahwa selama ini belum ada semacam sosialisasi, konseling ataupun edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
Sementara menindaklanjuti adanya informasi terkait oknum atau penumpang gelap yang memanfaatkan adanya momen tersebut, pihak FORMASI menegaskan bahwa giat audensi yang dilakukan adalah pyiur atau murni swadaya internal bersama.
Dan apabila didapati ada oknum LSM ataupun Wartawan yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan dalih meminta bantuan yang mengatasnamakan FORMASI, maka pihak FORMASI tidak segan-segan akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib.
“Kami mendengar terkait oknum-oknum yang memanfaatkan kegiatan kita selama ini, istilah kerennya itu ‘Ngamen’ masuk ke sejumlah Kepala Desa (Kades). Dan disini saya jelaskan itu oknum semua, karena untuk FORMASI tidak pernah meminta sumbangan dan ini murni swadaya kita semua. Yang pasti bila kedapatan, kita akan laporkan itu”. Tegasnya Misbakhul Munir selaku Tomas.
Berkaitan dengan yang kemarin dilakukan, pada intinya pihak FORMASI mengutip 3 hal dalam pembahasan rapat tersebut. Yaitu mengenai rasa kecawa karena Ketua Tim Gugus Tugas tidak hadir, waktu audensi kemarin terbatas dan jawaban yang di sampaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Sejatinya terkait dengan kegiatan pengawalan dan pengawasan terhadap anggaran Covid 19 di Kota Pasuruan, FORMASI mengatakan bahwasanya hal itu berdasarkan Rakyat Melihat, Rakyat Mendengar, Rakyat Merasa dan Rakyat Berbicar.
(Ank)
