Tanggapan Sekda Cianjur Atas Tuntutan Mundur dari Para Kepala OPD

- Redaksi

Selasa, 30 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Photo Sekda kabupaten Cianjur Cecep Alamsyah angkat bicara tentang tuntut mundur oleh para kepala OPD. (Dok photo istimewa RadarBangsa.co.id/AE_Nasution)

Photo Sekda kabupaten Cianjur Cecep Alamsyah angkat bicara tentang tuntut mundur oleh para kepala OPD. (Dok photo istimewa RadarBangsa.co.id/AE_Nasution)

CIANJUR, RadarBangsa.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, telah mengeluarkan pernyataan terkait beredarnya surat petisi yang meminta dirinya turun dari jabatannya. Surat tersebut viral di berbagai media sosial, termasuk WhatsApp, Facebook, dan Instagram, serta beberapa platform media online.

Surat petisi tersebut memuat nama-nama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 22 orang, lengkap dengan tandatangan mereka. Ada prediksi bahwa pernyataan sikap dari OPD tersebut ditulis dengan menggunakan bolpoin warna biru, sementara lampiran pernyataan sikap diprediksi menggunakan bolpoin warna hitam oleh 8 kepala OPD, dan 14 kepala OPD lainnya menggunakan bolpoin warna biru. Ini menunjukkan bahwa mayoritas OPD di lingkungan wilayah Kabupaten Cianjur menyatakan dukungan mereka terhadap pernyataan sikap tersebut.

Alasan di balik surat petisi ini adalah dugaan ketidakharmonisan antara Bupati Cianjur, Herman Suherman, dan Sekda Cianjur, Cecep Alamsyah. Namun, Cecep Alamsyah menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa menurut penilaiannya, surat petisi tersebut tidak sesuai dengan aturan. Ia menyamakan situasinya dengan ‘dunia terbalik’, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
. “Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, pembuatan surat tersebut seolah-olah menciptakan ‘dunia terbalik’, karena secara administratif, kewenangan untuk mengevaluasi kinerja para Kepala OPD ada pada Sekda. Dengan demikian, situasi ini memberi kesan bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap kinerja para Kepala OPD tersebut,” ungkap Cecep pada Senin (29/04/2024).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kemunculan surat petisi yang tersebar luas dengan alasan ketidakharmonisan tersebut “sangat tidak relevan”.

“Jika alasannya adalah ketidakharmonisan dengan bupati, mengapa akhirnya yang diminta untuk mundur adalah Sekda? Pertanyaan saya adalah, “mengapa para OPD tidak ikut mundur juga?,” tuturnya.

Menurut pandangan Cecep Alamsyah, perilaku para kepala OPD yang terlibat dalam penyusunan surat tersebut tidak mencerminkan kedewasaan. Baginya, surat yang telah menyebar luas tersebut tidak memiliki sifat formal.

“Bagi saya, surat tersebut bukanlah hal yang memengaruhi saya. Menurut saya, tindakan yang telah dilakukan tergolong dalam tindakan yang tidak dewasa,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun
Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung
Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo
Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan
Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia
KPU Jatim Gelar Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Sidoarjo
KPU Kabupaten Pasuruan Berangkatkan Logistik Pilkada Serentak 2024
Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 di Sidoarjo Dimulai

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:12 WIB

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 November 2024 - 10:26 WIB

Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung

Senin, 25 November 2024 - 08:13 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo

Minggu, 24 November 2024 - 15:10 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan

Minggu, 24 November 2024 - 13:05 WIB

Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB