Tatanan New Normal Menurut Arwani Thomafi

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Tatanan normal baru (new normal) sebagai ikhtiar untuk menormalkan kembali sektor perekonomian dan sektor lainnya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi dalam diskusi webinar Selasa (09/6/2020).

Bacaan Lainnya

“Bulan sejak pandemi mencuat, menjadikan gerak sosial kemasyarakatan terganggu. New Normal ingin menormalkan keadaan tetapi berbeda dengan Normal saat sebelum Covid, makanya “Normal Baru”, tatanan normal baru dengan standard pencegahan penularan Covid-19,” urai dia.

Dia menilai, perdebatan soal new normal juga muncul. Soal pandemi ini yang hingga saat ini belum benar-benar hilang. Bahkan, beberapa hari lalu, warga Indonesia yang positif nyaris tembus 1.000 pasien dalam 1 hari.

Selanjutnya ucap politisi PPP ini, hal itu tidak terlepas masifnya rapid test di sejumlah daerah. Artinya, new normal di tengah curva yang belum melandai menjadi pemicu perdebatan soal tepat atau tidak kebijakan new normal ini.

Padahal kata dia, konsep new normal itu dapat diterapkan dengan sejumlah syarat, kapasitas rumah sakit yang memadai (beberapa waktu lalu RS Unair di Surabaya mengaku kewalahan karena banyaknya pasien), trakcing pasien yang ketat, serta pelaksanaan test (rapid test/PCR) yang masif. Persyaratan tersebut kenyataannya belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks di Indonesia, kebijakan new normal melompati syarat-syarat tersebut. Di poin ini yang harus kita wasapdai bersama untuk konsisten menerapkan SOP pencegahan penularan Covid-19.

Ditambahkannya, sejak awal pekan ini, mobilitas warga berangsur semakin normal. KRL sudah penuh sesak, pasar juga demikian serta tempat-tempat publik lainnya juga mulai bergeliat. Ini tantangan penerapan new normal di tengah belum melandainya kurva angka positif Covid-19.

Makanya Arwani mengingatkan ada kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

“New Normal sebagai ikhtiar untuk membangkitkan perekonomian nasional jangan sampai menjadi medium gelombang kedua penyebaran Covid-19. Ini yang harus kita waspadai bersama,” jelas Arwani.

Oleh karena itu, New Normal menurut dia, menjadi basis dalam melaksanakan kegiatan politik seperti Pilkada pada akhir Desember ini.

Meski telah menjadi kesepakatan bersama terangnya, tantangan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi menjadi tantangan berat bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat luas.

“Jangan sampai, pilkada di tengah pandemi justru menurunkan kualitas demokrasi melalui instrumen pilkada. Misalnya, partisipasi masyarakat menurun, praktik politik uang makin masif karena kondisi ekonomi sedang terpuruk, termasuk politisasi birokrasi/bansos makin tak terkendali oleh kandidat petahana,” ucapnya.

(Ari/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *