SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menurunkan alat berat untuk menormalisasi aliran Afvoer Bono di Desa Pepelegi, Senin (14/4). Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati sempadan Afvoer Bono menolak ditertibkan. Aksi penolakan itu bahkan disertai pembentangan spanduk hingga pembakaran ban di tengah jalan.
Keberadaan bangunan liar (Bangli) milik PKL di sempadan sungai selama ini menjadi penghambat utama proses normalisasi. Aksi sempat memanas hingga akhirnya dilakukan perundingan antara pihak Pemkab dengan para PKL.
Hasil perundingan mencairkan suasana. Sejumlah PKL bersedia membongkar lapaknya demi memberi akses jalan bagi alat berat yang akan bekerja. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana turun langsung ke lokasi menemui para PKL.
“Kami ingin menata Sidoarjo lebih baik. Kalau panjenengan ingin berdialog, monggo. Kita akan cari solusinya,” ujar Hj. Mimik dalam dialognya.
Wabup Mimik menjanjikan relokasi puluhan PKL ke area yang lebih representatif, yakni di halaman pusat perbelanjaan yang terletak di sisi utara Afvoer Bono. Ia juga menyampaikan akan segera berkomunikasi dengan manajemen pusat perbelanjaan terkait pemanfaatan lahan tersebut.
Tak hanya itu, Pemkab juga menawarkan program Bedah Warung sebagai solusi jangka panjang bagi para pedagang.
“Dengan program bedah warung ini, kami ingin para pelaku UMKM memiliki tempat usaha yang lebih layak. Bukan seperti sekarang yang justru mengganggu upaya penanganan banjir,” katanya.
Penertiban Bangli di sempadan Afvoer Bono menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di Desa Pepelegi. Tiga kali surat pemberitahuan telah dilayangkan kepada para PKL sebelum dilakukan tindakan penertiban.
Pemkab berharap para pedagang dapat memahami tujuan penataan ini demi kebaikan bersama dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tertib dan aman.
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
