BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Perhelatan pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 semakin ramai, para pendukung dalam kampanyenya saling mengunggulkan paslonnya masing-masing
Disamping kampanye, pemasangan baliho, atau alat peraga kampanye juga di pasang dimana – mana, cuman yang disayangkan di baliho tertera tolak politik dinasti, itu yang bikin salah satu pendukung calon angkat bicara, terkait ada tulisan itu bentuk kampanye hitam yang tak berdasar, kata Eko Sukartono, politisi dari pendukung salah satu Paslon
” Di negara kita ada konstitusi yang mengatur setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah yang tentunya dengan berbagai persyaratan, ”tegas Eko kepada team media di salah satu rumah makan di Banyuwangi, Jum’at (6/11/2020)
Masih mbah Eko, sapaan akrabnya Beberapa persyaratan itu diantaranya warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, pendaftaran bisa perseorangan maupun di usung oleh partai dengan persyaratan persyaratan yang di atur dalam undang undang
” Siapapun yang mau mencalonkan ya silahkan, sepanjang memenuhi persyaratan,
kalau Dinasti itu kan memberikan tampuk kekuasaan tanpa ada proses Demokrasi, dan ini terjadi pada sistem kerajaan, sedangkan Indonesia bukan kerajaan, Banyuwangi juga bukan kerajaan, ”tandas Eko
Mantan ketua dpd golkar banyuwangi itu menambahkan, Banyak tokoh tokoh di banyuwangi yang berpotensi namun tidak lolos seleksi partai. Hasilnya, hanya ada paslon yang berhasil mendapatkan rekomendasi partai dan mendaftar di KPUD
“Jadi tahapan tahapan demokrasi itu sudah dilalui, partai punya standar tersendiri untuk menentukan tokoh yang diusung menjadi calon, terus bentuk dinastinya dimana, apakah karena istri seorang bupati terus hak konstitusinya sebagai warga negara untuk mencalonkan diri di pilkada hilang, pasal mana yang melarang itu, tolong tunjukkan pada saya,” imbuhnya
Lain Mbah Eko senada juga di sampaikan salah seorang tokoh pemuda kecamatan Singojuruh, H. Ahmad Harun Masyrakat di minta agar tidak mudah termakan isu-isu murahan yang tanpa dasar
“Apakah salah menjadi istri seorang bupati? apakah salah istri seorang bupati mencalonkan dirinya dalam kontes pilkada, apakah bupati anas secara tiba tiba dan semaunya sendiri mengangkat istrinya sebagai bupati ? tidak kan, lalu apa masalahnya, dinastinya dimana? janganlah menyesatkan masyarakat dengan isu isu murahan demi kepentingan politik praktis segelintir orang,” tegas Harun
“Kenali calonnya dengan baik, cermati programnya, jangan pilih pemimpin yang memuja memuja saat bersama tapi kemudian menjelek jelekkan ketika sudah tak lagi bersama, pungkasnya
(Hari)
