KOTA PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Wakil Walikota Probolinggo Mochammad Soufis Subri membuka secara resmi Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi, Senin (9/11) siang di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota. Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rini Sayekti, Kabag Pengadaan Barang/Jasa Gufron Effendy dan Narasumber dari IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) DPD Jawa Timur Sanusi Burhanudin.
Dalam sambutannya, Wawali Subri memberikan sejumlah motivasi yang sifatnya lebih pada out kontekstual itu. Berlatar belakang sebagai pengusaha dan kontraktor, dirinya memotivasi kepada peserta sosialisasi yang berasal dari penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam beberapa asosiasi di wilayah kota.
“Insya allah, pemain-pemain (kontraktor) akan menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Tidak ada intervensi dari pemerintah bahkan menghambat. Kalau memang tidak memiliki peluang di luar kota pun akan sama, tidak akan diloloskan. Karena tidak memenuhi kualifikasinya (Pengadaan Langsung/PL),” terang Subri dihadapan kurang lebih 50 orang kontraktor itu.
Ia menceritakan pengalamannya saat menemui salah satu konsultan atas salah satu pekerjaan, ia tercengang dan heran. “Mana list daftar pegawainya? Saya melihat list daftar pegawai kontraktor itu kurang lebih 100 orang konsultan berasal dari ITS, ITB, UGM, ITN, dan sebagainya. Saya berharap seperti itu Probolinggo ke depan. Ayo samakan frekuensi kita,” terang Subri.
Karena menurut bapak tiga anak itu menjelaskan, pemerintah telah memberikan banyak kesempatan bagi para tender. “Jangan pada waktu kita kasih kesempatan, tidak mau berubah. Tapi pada saat kita kasih kesempatan untuk tender yang besar, tidak mampu. Tetapi di luar mengatakan orang di daerah tidak diberi kesempatan,” sesalnya.
Ia mengingatkan pada peserta sosialisasi membangun kota itu tidak hanya cukup memuat pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pelayanan publik saja, namun membangun kota itu harus baik dari sisi infrastrukturnya. “Ini habitat saya di awal (seorang kontraktor). Jangan asal-asalan, dibutuhkan peranan penting kontraktor yang tidak diremehkan tapi juga luar biasa pada pekerjaannya. Jangan ada dusta diantara kita,” lanjut Subri.
Dihadiri lebih banyak pemilik perusahaan atau direktur CV itu, diharapkan penyampaian pesan dalam sosialisasi ini dapat berlangsung menyeluruh dan komperehensif. “Tidak ada distorsi informasi antara bawahan dan pimpinan (direktur). Oleh karena itu, pemerintah kota banyak melakukan pembinaan, sehingga ke depan pembangunan Kota Probolinggo sejajar dengan kota-kota lainnya,” tandasnya.
Ia memberi contoh atas kasus alun-alun dan pasar baru, ia tak segan untuk melakukan protes jika suatu pekerjaan yang dinilainya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. “Di sini ada sahabat saya, senior saya, tetangga saya, bahkan ada keluarga saya juga. Saya di sini berbicara bukan sebagai wakil wali kota, saya sahabat panjenengan semua,” ucapnya diikuti tertawa para peserta sosialisasi yang mulai mencair suasananya itu.
Ia juga siap apabila dimintai diskusi apapun terkait dengan masalah pembangunan. Karena ia berkomitmen mengaplikasikan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Probolinggo. “Tidak ada titipan-titipan, tidak ada tunjuk menunjuk. Tapi kami serahkan semua pada aturan regulasi yang ada, Anda bersaing dengan sehat di kepemimpinan kami. Berangkat dari bawah terus menuju puncak,” urainya.
Ditemui usai acara Ia juga menyampaikan mengenai komitmen dari wali kota, wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Probolinggo. Bahwa di era kepemimpinannya, semua sistem dikembalikan sesuai regulasi, tidak ada titipan maupun tekanan. “Semua bekerja sesuai tupkosi. Oleh karena itu, kami berharap para penyedia dapat berubah. Jangan hanya pemerintah yang diharapkan berubah, namun pelaku jasa konstruksi harus berubah juga. Mindset lama harus dihilangkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Subri mengutarakan diperlukan konsistensi, strategi, marwah seorang kontraktor. “Jangan hanya bermain di level bawah, tapi diharapkan muncul putra daerah bisa mengerjakan di level menengah atau atas, hingga bisa bersaing di luar kota. Untuk itu, kami tunggu goodwill (iktikad baik) mereka. Karena yang kami siapkan adalah regulasi,” ucapnya.
Dalam sosialisasi ini dijelaskan regulasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
(***/Hms)