KOTA SEMARANG, RadarBangsa.co.id – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, telah meresmikan penggunaan kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk pembayaran transaksi BBM non-tunai pada mobil operasional Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang di SPBU Sultan Agung, Jalan Sisingamangaraja, Kaliwiru, Candisari, pada Jumat (5/1).
Pemerintah Kota Semarang berupaya mendorong dinas-dinas dengan pengeluaran BBM yang cukup besar untuk beralih menggunakan kartu RFID Pertamina sebagai sistem pembayaran. Salah satu dinas yang telah mengadopsi sistem ini adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan hal ini saat meresmikan penggunaan kartu RFID Pertamina untuk pembayaran BBM non-tunai pada mobil operasional Disperkim. Acara peresmian berlangsung di SPBU Sultan Agung, Jalan Sisingamangaraja, Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang, pada Jumat, 5 Januari 2024.
“Ini merupakan inisiatif dari Disperkim yang bekerja sama langsung dengan Pertamina, sehingga semua transaksi operasional dapat dilakukan secara cashless,” ujar Wali Kota Semarang, disebut akrab dengan sebutan Mbak Ita, usai peresmian penggunaan RFID.
Mbak Ita menekankan bahwa dengan penggunaan kartu RFID, Pemkot Semarang dapat memantau secara langsung pengeluaran BBM di instansi tersebut. “Diharapkan, penggunaan RFID ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengeluaran BBM,” tambahnya.
Tidak hanya mobil dinas, Mbak Ita menyatakan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di Disperkim wajib menggunakan kartu RFID. Ini termasuk truk-truk dan truk skylift, serta kendaraan untuk bahan bakar mesin pemotong rumput yang pembayarannya harus melalui RFID.
Mbak Ita menjelaskan bahwa kartu RFID memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dan hanya dapat digunakan pada plat dinas tertentu, sehingga tidak dapat disalahgunakan pada plat kendaraan lainnya. Selain itu, dengan RFID, setiap bulan dinas dapat mengecek laporan realisasi belanja BBM di website Pertamina Retail.
“Ini memberikan kemudahan dalam segala hal, mulai dari pemantauan dan transparansi anggaran BBM operasional Dinas. Selain itu, efisiensi dan tidak ada kebutuhan untuk uang kembalian karena transaksi dilakukan secara cashless,” tambahnya.
Mbak Ita berencana untuk mendorong dinas-dinas lain yang memiliki anggaran BBM besar untuk mengadopsi penggunaan kartu RFID ini. “Hal ini dapat menjadi contoh bagi dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya agar bekerja sama dengan Pertamina Retail. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemantauan pengeluaran atau realisasi BBM di setiap dinas,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, tercatat, anggaran pengeluaran BBM di Disperkim mencapai Rp 5.396.542.800 dalam satu tahun. Anggaran ini diperuntukkan bagi BBM 25 unit mobil, 58 truk berat, 34 kendaraan roda 3, dan 92 unit BBM untuk sepeda motor. Selain itu, juga sebagai Bahan Bakar Minyak operasional mesin potong dan mesin Pompa Disperkim.
“Dengan RFID ini, kuota habisnya berapa akan kelihatan. Sehingga jika ada Silpa pasti akan kelihatan juga,” kata Yudi.
Sebelumnya, lanjutnya, sebelum menggunakan kartu RFID, petugas diberikan uang operasional dan menukarnya dengan nota.
“Sudah pakai ini, maka akan terpantau lewat website pengeluaran BBM-nya. Jadi saat ada pemeriksaan kita tinggal buka laporannya sudah tercatat di website,” ujarnya.
Di sisi lain Sales Area Manager 4 PT Pertamina Retail, Sugeng Rihadi menjelaskan, jika RFID sebetulnya alat pembayaran cashless yang sudah dikembangkan cukup lama oleh Pertamina.
“Kami sudah bekerja sama dengan instansi-instansi, agar penggunaan bahan bakar bisa termonitor dengan baik. Selain itu juga mempermudah pelayanan dengan cashless atau non tunai,” paparnya.
Menurutnya, selain Disperkim, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang juga telah melalui tahap proses pendaftaran dan kontrak, untuk segera menggunakan kartu RFID ini.
“Menyusul akan ada juga DPU, inspektorat dan dinas lainnya. Bahkan sampai ke tingkat terbawah seperti kecamatan akan menggunakan RFID,” paparnya.
