MAKASSAR, RadarBangsa.co.id – Virus corona (covid-19) kian merebak di Indonesia. 25 Maret 2020, sudah ada 13 orang yang positif covid-19.
Kamis (26/3/2020), Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman bekerja dari rumah (work from home).
Pasangan yang berjargon Prof Andalan itu memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19. Melalui video conference dengan para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, serta Bupati/Walikota se Sulsel.
Gubernur dan Wagub Sulsel membahas beberapa hal. Yakni update progres perkembangan pencegahan, pengendalian dan penindakan penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. Serta update perkembangan dan penanganan kategori Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).
Selanjutnya, perihal pemetaan kebijakan bersama termasuk isu-isu yang dihadapi. Seperti arus penduduk masuk dan keluar malalui laut, udara dan darat.
Selain itu, pembahasan terkait optimalisasi preventif. Diantaranya stay at home dan work from home. Dan bagi yang diharuskan tetap bekerja, di industri dan pedagang di pasar, untuk menerapkan physical distancing.
Akselerasi kinerja tim Tugas Gugus Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/kota serta rutinitas laporan berkala ke pimpinan untuk menjadi bahan progres dan perhatian.
Serta, koordinasi mengenai ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan, kesiapan RSUD dan APD bagi tenaga medis untuk menangani pasien.
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman,”melalui rapat tadi, kita kembali memastikan kondisi sumber daya manusia, baik itu dokter maupun perawat di sejumlah daerah. Serta aduan dan keluhan masyarakat di daerah,” ungkapnya yang melakukan Video Conference di Rujab Wagub Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar.
Andi Sudirman menyampaikan, bahwa pentingnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan penyebaran. “Tim siaga untuk tracking ODP, test PDP dan penindakan PDP dan (pasien) Positif dengan menyiapkan alat kesehatan yang memadai serta ambulance khusus,” tuturnya.
Ia pun berharap, untuk antisipasi kebijakan slow down, agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kebutuhan kepada masyarakat ekonomi kecil atau warga miskin
“Saya rasa karena ini parsial slow down aktivitas masyarakat, maka perlu dilakukan self quarantine bagi arus penduduk masuk. Dan pemenuhan kebutuhan harian bagi masyarakat berpendapatan tidak tetap, warga miskin atau ekonomi kecil terdampak kebijakan ini untuk diperhatikan,” terangnya. (Al)
