17 OPD mendapat Nilai Kinerja Kategori tinggi

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – 17 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendapatkan penilaian kinerja dengan kategori tinggi selama tahun 2020. 10 tertinggi dimulai dari RSUD Sidoarjo, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, BPKAD, Inspektorat, Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja. Pagi tadi, Pemkab. Sidoarjo memberi reward kepada OPD yang capaian kinerjanya tinggi ditahun lalu. Reward berupa sertifikat penghargaan disampaikan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali S.IP dalam kegiatan Ekspose Monev kinerja perangkat daerah tahun 2020 di Fave Hotel Sidoarjo, Selasa, (16/3).

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor berharap Monev kinerja perangkat daerah yang diselenggarakan seperti ini dapat memicu kinerja OPD menjadi lebih baik lagi. Dirinya meminta OPD yang memperoleh penilaian kinerja sedang bahkan rendah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

“Saya mengucapkan selamat bagi perangkat daerah yang telah meraih kategori kinerja tinggi dan bagi yang masih kategori sedang dan rendah supaya ditingkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi,”ucapnya.

Gus Muhdlor mengatakan tantangan pembangunan daerah semakin berat dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Pandemi telah memukul berbagai sektor dan sendi perekonomian. Kondisi tersebut menurutnya menuntut kerja keras bersama dan saling berkolaborasi antar instansi dan stakeholder.

“Saya harapkan semua bahu membahu memulihkan kinerja perekonomian kita,”pintanya.

Gus Muhdlor juga berharap seluruh OPD dapat saling bersinergi. Tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan programnya. Dengan sinergi dirinya yakin perkembangan pembangunan akan dapat berjalan baik.

“Saya ingin ada percontohan yang dikeroyok bareng-bareng, misalkan ada taman di MPP, jangan hanya dituduhkan ini wilayahnya DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) saja, harus dibangun bareng-bareng, DLHK masuk menamgani taman, Kominfo masuk kasi internet, Dishub masuk tangani parkirnya, ini harus ditangani bareng-bareng,”ucapnya.

Jika diperlukan lanjut Gus Muhdlor, OPD dapat bersinergi dengan OPD kabupaten/kota lainnya. Seperti dengan Kota Surabaya maupun Kabupaten Gresik. Hal tersebut menurutnya penting dalam menyelesaikan persoalan antar daerah. Seperti persoalan penanganan Covid-19, transportasi, penanganan banjir maupun sinergi dalam pengembangan knowledge manajemen agar ide dan gagasan antar daerah bisa diakses. Seperti sinergi yang langsung dilakukannya dengan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik setelah beberapa hari dilantik sebagai bupati.

“Antar bupati saja bisa sinergi, sampean antar OPD yang lebih kecil lingkupnya harus lebih sinergi,”pintanya

Sementara itu Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini mengatakan penilaian kinerja perangkat daerah didasarkan pada beberapa indikator. Diantaranya kinerja program, nilai Sakip, realisasi penyerapan anggaran serta indek reformasi birokrasi. Setiap indikator memiliki prosentase nilai tersendiri. Untuk kinerja program 30 persen, nilai Sakip 30 persen, realisasi penyerapan anggaran 25 persen serta indeks reformasi birokrasi 15 persen. “Indikator ini sudah dilaksanakan penilaian,”ucapnya.

Ahmad Zaini mengatakan ada 18 OPD dari 48 OPD dengan pencapaian program 100 persen. Terdapat pula 7 OPD dengan pencapaian programnya dengan nilai 99. Kemudian 17 OPD lainnya dengan nilai antara 94-98.

“Dan dibawah ini masih banyak dan yang terbawah adalah 78,63, Dinas PU Bina Marga dan SDA,”ucapnya.

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran tertinggi ungkap Ahmad Zaini dilakukan oleh Dinas Perikanan. Sedangkan yang terendah Dinas PU Bina Marga dan SDA. Untuk indikator Sakip dengan predikat A sebanyak 31 persen dari seluruh OPD yang ada. Sedangkan nilai Sakip predikat B sebanyak 69 persen.

“Terhadap nilai Sakip ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pernah turun tahun lalu, saat ini kami sudah mencanangkan untuk naik kembali menjadi A,”ucapnya.

Untuk indikator indeks reformasi birokrasi lanjut Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini, ada dua parameter besar yang menjadi dasar penilaian. Yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Dari indeks reformasi birokrasi tersebut yang tertinggi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan yang terendah Dinas Kesehatan.

“Tolong menjadi perhatian dari seluruh kepala OPD dan tolong dipahami dua komponen besar tadi untuk mana yang menjadi pengungkit dan mana yang menjadi hasil,”pesannya.

(Ries)