GRESIK, RadarBangsa.co.id– Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik menolak dengan keras rencana pengurangan plotting anggaran alokasi dana desa (ADD) pada RAPBD 2023, sebesar Rp 22,9 miliar.
Dalam keterangannya selasa (01/11/2022),Heri Selaku ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik yang menaungi kurang lebih 2.850 perangkat Desa se kabupaten Gresik ini “Kalau terbukti ADD di RAPBD 2023 dikurangi, PPDI se kabupaten Gresik kompak akan menolak bersama dan akan boikot menghadiri Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah awal yang diadakan oleh DPRD,”ujar Heri.
Masih menurut “Heri” dengan dikurangi nya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) takutnya akan berdampak pada kesejahteraan Perangkat Desa, serta menghambat proses pelayanan yang akan di berikan terhadap masyarakat karena kita ketahui bersama bahwa perangkat Desa adalah Garda terdepan dalam pembangunan di Desa serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik pertama terhadap masyarakat di Desa masing – masing,
“Sebelumnya PPDI berharap melalui Banggar Dprd agar anggaran ADD bisa di naikan atau di tambah untuk menambah kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan siltap untuk staf 3.2 jt dan sekdes 3.5 jt, lha ini kok malah mau di kurangi,” jelasnya.
Senada apa yang di sampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim dalam keterangannya terhadap Radar Bangsa.co.id, selasa (01/11/2022).
“Pengurangan ADD sebesar Rp22,9 miliar itu muncul dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023. Badan anggaran (banggar) DPRD memasukan pengurangan ADD sebagai salah satu cara untuk menekan defisit APBD.Kalau terbukti dalam pembahasan RAPBD 2023 DPRD menyetujui pengurangan ADD Rp22,9 miliar, maka kami anggap DPRD tidak pernah memikirkan kesejahteraan Aparatur pemerintah desa,” tegas Nurul Yatim.
Ia mengungkapkan masih kata AKD, bahwa 330 Kepala Desa dan 2850 Perangkat Desa se-Kabupaten Gresik telah berjuang banyak, “bahkan bisa dikatakan menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan warga dan memulihkan ekonomi masyarakat.” tuturnya”.
“Karena itu, semua kepala desa yang memimpin pemerintahan desa mendesak DPRD agar tak mengurangi alokasi ADD untuk menekan defisit anggaran,” imbuh Kades Baron, Kecamatan Dukun ini.
Seharusnya, lanjut dia, pemkab memberikan honor untuk ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembahasan RAPBD 2023. Bahkan, kalau perlu menaikkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
“Kalau sampai DPRD mengesahkan pengurangan ADD sebesar Rp22.9 miliar, maka secara otomatis penghasilan perangkat desa akan berkurang, honor BPD akan berkurang,” bebernya.
Padahal, siltap perangkat desa hanya Rp 2,6 juta/bulan dan sekretaris desa (sekdes) Rp2,9 juta/bulan. Sementara honor BPD, RT dan RW jauh di bawah itu.
“Kalau sampai pengurangan ini disahkan, sekali lagi saya katakan, kita akan mogok bersama dengan cara tidak akan menghadiri FGD yang dilaksanakan DPRD,” tutupnya.
