SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan menggelar Forum Komunikasi Penggerak Budaya Kerja. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Kantor Setda Provinsi Jatim pada Rabu (6/3).
Forum ini menjadi sarana bagi para penggerak budaya kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk bertukar informasi terkait strategi implementasi core values ASN BerAKHLAK. Sebanyak 100 orang Penggerak Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam forum ini yang mengangkat tema “Strategi Percepatan Budaya Kerja BerAKHLAK, Seperti Apa?”.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan bahwa implementasi core values BerAKHLAK merupakan parameter krusial dalam transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, terutama dalam mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.
Langkah Pemprov Jatim ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, Indeks BerAKHLAK menjadi salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi secara umum.
Adhy Karyono juga menambahkan, “Selama dua tahun sejak dimulainya survei Indeks BerAKHLAK oleh Kemenpan RB pada 2022, Indeks BerAKHLAK Pemprov Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata nasional dan masuk kategori cukup sehat,” yang diucapkannya di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Sabtu (9/3).
Ia menambahkan Indeks BerAKHLAK Pemprov Jatim pada tahun 2022 sebesar 61,2 dimana saat itu rata-rata nasional berada di angka 60,9. Tahun 2023 Indeks BerAKHLAK Pemprov Jatim naik menjadi 61,4, sedangkan rata-rata nasional di angka 61,1.
“Selain itu, ada satu kota di Jawa Timur yang meraih hasil Indeks BerAKHLAK masuk kategori Sehat. Yakni Kota Surabaya. Sedangkan 37 Kab/Kota lainnya berhasil masuk kategori cukup sehat,” ujarnya.
“Untuk itu, dalam forum ini Sekretaris Daerah Kota Surabaya Ikhsan kami minta untuk menjadi salah satu narasumber. Harapannya beliau bisa sharing strategi implementasi core value BerAKHLAK di Surabaya yang bisa diikuti oleh kab/kota lainnya,” imbuhnya.
Pj Gubernur Adhy menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas di Jawa Timur. Terutama reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini menjadi wujud komitmen penuh Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat.
“Di Jawa Timur selain core value BerAKHLAK, kami juga memiliki budaya kerja CETTAR yang merupakan singkatan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif. Budaya kerja ini tak hanya sekadar ingin merebranding persepsi masyarakat terhadap ASN Jatim namun lebih dari itu, kami ingin para ASN Jatim memberikan pengabdian terbaiknya yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan terus mendorong percepatan reformasi birokrasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Berbagai program telah disiapkan untuk menanamkan implementasi core value BerAKHLAK dan budaya kerja CETTAR. Salah satunya forum komunikasi ini.
