KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Bursa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020 yang dipastikan tanpa calon dari jalur perseorangan, kini tiba-tiba muncul kabar adanya upaya untuk memunculkan calon tunggal dan koalisi istana.
Meski kabar tersebut masih simpang siur dan belum tentu terjadi, namun beberapa kelompok aktivis di Kediri menyatakan untuk menolak calon tunggal pada Pilbup Kediri. Bahkan rencananya para aktivis juga akan melakukan aksi turun jalan untuk menolaknya.
Ketua Umum GR-MKLB (Gerakan Rakyat – Menuju Kediri Lebih Baik), Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si saat dikonfirmasi terkait isu tersebut mengatakan, dalam Pilbup Kediri ini pihaknya menengarai ada seseorang yang akan mengupayakan terjadinya koalisi istana, dan kemudian berujung pada persoalan munculnya calon tunggal. Koalisi istana itu arahnya ingin membangun koalisi gemuk.
“Dengan koalisi gemuk itu akhirnya menyulitkan bagi calon lain untuk bisa mendapatkan rekom partai politik, karena semua rekom akan diborong satu orang saja,” tuturnya.
Menurut orang yang sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kediri dari jalaur perseorangan ini, dengan munculnya fenomena calon tunggal rekayasa seperti itu, wajar jika kemudian mendapatkan perlawanan dari publik dan kelompok perorangan.
Diakui Rahmat Mahmudi, salah satu yang menolak calon tunggal tersebut adalah GR-MKLB. Pihaknya sudah beberapa kali membuat statmen ke publik melalui media sosial facebooknya.
“Saya sampaikan bahwa rekayasa untuk memunculkan calon tunggal itu, bagi saya merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan terhadap konstitusi dan Pancasila. Sehingga wajar apabila ada temen-temen aktivis yang membentuk aliansi untuk menolak fenomena calon tunggal tersebut,” ujarnya.
Menurut Dosen di perguruan tinggi swasta Kediri ini, gerakan untuk menolak calon tunggal itu sesungguhnya baik. Namun juga harus berhati-hati dan cermat. Karena tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila itu sendiri, agar bisa terjaga marwahnya.
“Sehingga harus mewaspadai bahwa yang berkepentingan untuk munculnya calon kedua itu sebetulnya bukan hanya dari kelompok yang menginginkan perubahan saja, dan bukan hanya dari kelompok yang anti dinasti saja, tetapi yang ingin dinasti tetap berkuasa itu sesungguhnya juga akan diuntungkan dengan adanya gerakan seperti ini,” ungkapnya.
Menurut Direktur Pusat Studi Administrasi Publik ini juga menengarai akan ada penumpang gelap dalam gerakan penolakan calon tunggal ini.
“Kalau gerakan ini tidak cermat dan tidak hati-hati, bisa-bisa nanti yang jadi calon kedua itu justru bonekanya dinasti. Jadi itu yang saya istilahkan dengan adanya penumpang gelap. Makanya saya sampaikan kita harus hati-hati dalam menghadapi itu, jangan sampai nanti pergerakan kita sudah luar biasa dan berhasil, namun akhirnya muncul calon kedua yang ternyata hanya dari boneka saja. Sehingga orang yang menginginkan perubahan malah gigit jari,” jelasnya.
Masih menurut Ketua Umum GR-MKLB, dalam situasi seperti sekarang ini sebaiknya para aktivis, terutama yang ingin perubahan tersebut, harus fokus untuk mendorong calon yang memang dinilai membawa misi perubahan dan dia benar-benar seorang publik figur.
Siapapun yang nantinya bisa memberi perubahan di Kabupaten Kedir, dia perlu didorong dan dibantu semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan rekom dari Parpol. Kalau dia dapat rekomendasi, dengan sendirinya calon tunggal itu otomatis tidak akan ada.
“Jadi cukup dengan mendorong dan membantu calon yang memang layak untuk dikedepankan sebagai pengusung perubahan itu mendapat rekom dari Parpol. Dengan demikian maka isu calon tunggal sudah tergerus sendiri, dan tidak ada lagi calon tunggal. Pergerakan semacam ini mungkin akan lebih efektif,” jelas Rahmat Mahmudi. (Bub/CS)
