SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79 persen pada Maret 2024, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Senin (1/7).
“Alhamdulillah, BPS merilis bahwa angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2024 mencapai 9,79 persen, turun sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen,” kata Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya.
Penurunan ini merupakan pertama kalinya angka kemiskinan Jatim berada di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. Sejak 2020, persentase kemiskinan di Jatim selalu di atas 10 persen. Pada 2020, angka kemiskinan sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021, turun menjadi 10,38 persen pada 2022, dan 10,35 persen pada 2023, hingga akhirnya turun signifikan sebesar 0,56 persen poin pada 2024 menjadi 9,79 persen.
Adhy Karyono menyebut bahwa penurunan ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Ia optimistis angka ini bisa terus menurun dan bahkan menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024.
Menurut Adhy, pencapaian ini tidak lepas dari program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam Jatim Satya, yang terdiri dari Jatim Sejahtera dan Mulia. Ada tiga strategi utama yang diterapkan.
Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran melalui PKH Plus, ASDP, Biakesmaskin, dan KANTISTAS dengan BPOPP. Pemanfaatan PKH pada KPM Jatim telah mencapai 98,51 persen pada periode Maret-April 2024.
Kedua, peningkatan pendapatan melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Prokesra, serta bantuan permodalan untuk bumdesa, KUBE, dan WRSE. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun, tumbuh 7,39 persen year on year, dengan skala mikro tumbuh 10,82 persen dan skala kecil tumbuh 4,90 persen year on year.
Ketiga, pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui rehabilitasi Rutilahu, jambanisasi, dan program elektrifikasi.
“Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik secara ekonomi makro maupun program intervensi dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelas Adhy.
Target penurunan angka kemiskinan berdasarkan RPJPD sebesar 9,4 persen diharapkan tercapai karena program masih berlanjut hingga Desember 2024. Adhy yakin target RPJPD di tahun 2025 sebesar 9,4 persen dapat tercapai karena pergerakan penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil yang positif.
Kepala BPS Provinsi Jatim Zulkipli mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan di Jatim. Kemiskinan di Jatim untuk pertama kalinya menyentuh satu digit dan tertinggi se-Pulau Jawa. Rata-rata rumah tangga miskin di Jatim memiliki 4,24 orang anggota rumah tangga pada Maret 2024.
“Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun 61 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145 ribu orang,” kata Zulkipli.
Zulkipli berharap Pemprov Jatim terus mampu menurunkan angka kemiskinan melalui program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam perencanaan dan pengembangan.
“Kami berharap Provinsi Jatim terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program yang sudah dan yang akan dilaksanakan tahun ini maupun tahun 2025,“ tutupnya.
