LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tiga prioritas utama pembangunan dalam rancangan anggaran tahun 2027. Dengan pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp2,9 triliun, pemerintah daerah menekankan disiplin fiskal serta ketepatan alokasi anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (16/11). Ia menegaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diimbangi dengan kebijakan belanja yang mengutamakan kebutuhan mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027, terdapat tiga prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan. Kedua, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penguatan kesejahteraan sosial serta keberlanjutan lingkungan.
Yuhronur berharap kebijakan anggaran tersebut dapat mendorong pembangunan yang lebih merata, produktif, dan berkelanjutan.
“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Yuhronur.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027 mengusung tema Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan penopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Selain membahas arah kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027.
Terdapat 10 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam program tersebut. Jumlah itu terdiri atas empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Empat usulan inisiatif DPRD meliputi perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Sementara itu, enam usulan dari pemerintah daerah mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Usulan lainnya adalah fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan Kabupaten Lamongan 2025–2045, serta perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
Melalui arah kebijakan APBD dan penyusunan Propemperda tersebut, pemerintah daerah menyiapkan landasan pembangunan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan prioritas Kabupaten Lamongan pada 2027.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin


















Komentar