PASURUAN,RadarBangsa.co.id – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang tergabung di dalam Komunitas Untuk Transparansi Covid 19 (Kontrac),melakukan audensi kepada pihak Bupati Pasuruan pada Senin (11/5) di Rumah Dinas (Rumdin) sekira pukul 20.00 wib malam.
Yang mana tujuan dari audensi itu di maksudkan untuk memberikan sebuah tuntutan dan dukungan sebanyak 17 poin dalam rumusan strategis, yakni terkait dalam hal penanganan selama pandemi virus Corona atau Covid 19.
Khususnya mengenai upaya dari Pemkab Pasuruan dalam hal penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus itu sendiri, baik dampak secara sosial maupun ekonomi khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Diketahui untuk tim Kontrac yang ikut dalam audensi tersebut diantaranya seperti Lujeng Sudarto selaku Koordinator, Abdullah Hamid dan KH Said Al Hudri selaku penasehat dan Iwan Hartanto selaku Sekretaris.
Termasuk 10 jajaran anggota Kontrac lain seperti Mas”ud, Ismail Makky, Sugito, Roy, Suyadi, Ainul Yakin, Totok AR, Luqman Hakim, Edi Ambon dan juga Sukarno Adi Putro.
Sebagai bentuk sinergitas bersama antara pihak Pemerintah dengan tokoh dan elemen masyarakat, kehadiran puluhan tim Kontrac tersebut disambut baik oleh Bupati Pasuruan H.M Irsyad Yusuf dengan didampingi Misbah Zunib selaku Plt Sekda Kabupaten Pasuruan.
Dengan tetap mengutamakan protokol Kesehatan seperti menggunakan bilik disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh dan cairan antiseptik atau Hand Sanitizer termasuk menjaga jarak, giat audensi tersebut berjalan lancar dan penuh kesepakatan.
Dari 17 poin rumusan strategis tuntutan penting yang di ajukan kepada Pemerintah menyebutkan, bahwa tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Pasuruan harus membuat serta memberikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kepada Pemerintahan di bawahnya.
Baik ditingkat Kecamatan, maupun Pemerintahan ditingkat Desa terkait penerapan kebijakan tentang protokol Kesehatan yang dilakukan dilapangan harus berdasarkan SOP serta berpihak pada kepentingan warga dan juga masyarakatnya.
Salah satunya mengenai adanya penerapan menjaga jarak, pembatasan fisik, larangan berkerumun serta himbauan kepada masyarakat agar tetap di dalam rumah selama pandemi.
“Kita meminta untuk masalah ekonomi agar menjadi konsen bersama, karena itu masalah yang sangat mendasar di masarakat. Selain itu terkait dengan check poin, setiap pendatang yang dari luar harus ada surat rekom kesehatan”. Kata Lujeng Sudarto.
Sedangkan mengenai masalah pembatasan sosial, Lujeng juga berharap supaya tim Gugus tugas diminta untuk lebih transparansi mengenai informasi terhadap daerah atau wilayah yang masuk dalam zona merah.
Supaya nantinya masyarakat bisa lebih mengantisipasi, terutama ketika masuk atau berkunjung ke daerah tersebut dengan maksud agar tidak terinveksi atau ikut terpapar Covid 19.
“Untuk Gugus Tugas harus transparan, seperti mana kawasan atau claster mana yang kategori zona merah, agar warga bisa antisipasi. Terkait Rasionalisasi anggaran, terutama pambangunan infrastruktur yang prioritas dulu,untuk yang lain kalau bisa di pending”. Tambahnya Lujeng, sembari meminta kepada Bupati yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas untuk lebih terbuka dalam hal informasi.
Disisi lain tentang upaya anstipasi terhadap dampak kepada perekonomian, pihak Pemerintah juga harus bisa menjaga terhadap kemungkinan hal terburuk terjadi ketika roda perekonomian masyarakat terganggu ataupun terhenti.
Selain itu tim Gugus Tugas juga harus lebih intensif untuk terus melakukan edukasi serta sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat,dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama guna memutus rantai terhadap penyebaran Covid 19 ditengah lingkungan masyarakat.
Serta meminta kepada pihak Pemerintah, supaya mempersiapkan skema jaring pengaman sosial yakni dengan menggunakan sistem data terpadu agar warga yang rentan terdampak secara ekonomi selanjutnya diberikan bantuan dengan tepat sasaran.
Termasuk di dalam penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah itu sendiri, pihak Kontrac meminta supaya tidak terjadi tumpang tindih. Baik dalam proses pendataan, maupun pada proses penyaluran bantuan dilapangan.
Disisi lain Kontrac juga akan ikut mendorong dan mendukung langkah Pemkab Pasuruan untuk mengorganisir partisipasi, baik dari kalangan usaha maupun dari elemen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi terlibat dalam penanganan Covid 19.
Lebih lanjut Kontrac meminta kepada Pemkab Pasuruan untuk melakukan kaji ulang setiap kebijakan yang diambil, agar tidak meredukasi fungsi pelayanan publik yang ada termasuk tuntutan lainnya.
Menanggapi adanya tuntutan yang telah di sampaikan oleh tim Kontrac melalui surat permohonan yang di ajukan, Bupati Irsyad Yusuf mengucapkan terima kasih dan mendukung adanya tingkat kepedulian dan juga partisipasi yang di tunjukkan oleh tim Kompac.
Baik mengenai penggunaan anggaran di dalamnya, ataupun segala kebijakan penanganan yang dinilai tidak sesuai atau menyimpang dari juklak dan juknis yang ada.
“Terkait anggaran bila didapati pungutan atau penyelewengan dilapangan, silahkan laporkan. Artinya disini terkait anggaran sudah kita siapkan semua, yang mana untuk tingkat Kecamatan kita anggarkan seratus juta untuk operasional Gugus Tugas Covid 19. Sementara yang di Desa ini diambil dari Dana Desa, tinggal cerdas tugasnya Kepala Desa bekerja sama dengan BPD untuk penanganan yang sama termasuk menopang ekonomi warga”. Ujar Bupati Irsyad.
Berkaitan dengan penggunaan anggaran selama pandemi Corona, Bupati juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Kompac juga ikut serta dalam hal pengawasan anggaran Covid 19 ini.
Baik penggunaan anggaran ditingkat jajaran eksekutif, legeslatif, kepolisian maupun hingga penggunaan anggaran di tingkat Pemerintah Kecamatan dan juga Desa.
“Ayo di awasi bareng-bareng…!! entah itu saya pribadi, entah itu DPRD, Kepala Dinas, atau pihak Kepolisian kemudian yang lain. Karena anggarannya sudah tercover semua, ayo….!! Kwalat rek (mendapat bencana karena berbuat tidak baik)”. Pintanya Bupati.
Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk seluruh anggaran terkait pembangunan di tahun 2020 sementara waktu ditunda dan hanya fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid 19.
“Saya sepakat, mengenai proyek harus ditunda. Karena saya sendiri di tahun ini punya prioritas, terkait pembangunan gedung untuk pindah kantor buat OPD yang ada di Kota Pasuruan dan ini kita batalkan semua. Karena fokus pada penanganan Covid ini”. Imbuhnya.
Akan tetapi mengenai adanya kerusakan jalan yang ada di wilayah Kanupaten Pasuruan, Bupati menyampaikan sifatnya hanya dilakukan pemeliharaan karena demi tingkat kenyamanan dan juga keselamatan sosial masyarakat saat dijalan.
“Saya juga ingin menyampaikan terkait jalan yang rusak, tetap kita benahi dan kita upayakan dari dana pemeliharaan. Karena ini juga menimbulkan rawan sosial juga, baik itu tidak nyaman dan menimbulkan macet. Dan hal-hal yang sifatnya mempengaruhi itu juga kita perhatikan bersama”. Pungkasnya.
(Ank/Ek)
