PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – DPRD Kota Probolinggo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja daerah mencapai Rp1.042.785.064.391,43 atau sekitar Rp1,04 triliun.
Persetujuan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani dan dihadiri Wali Kota Aminuddin serta Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari.
Dalam rancangan APBD tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp985.780.064.391,43. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,04 triliun.
Selain pendapatan dan belanja, struktur pembiayaan daerah juga menjadi bagian dari rancangan anggaran tersebut.
Berdasarkan rincian yang dibacakan Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Madihah, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp67.855.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp10.850.000.000.
Dengan demikian, pembiayaan netto dalam rancangan APBD 2027 tersebut sebesar Rp57.005.000.000.
Rapat paripurna ini menjadi kelanjutan proses pembahasan anggaran yang sebelumnya telah melalui penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta pendapat akhir masing-masing fraksi.
Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani evaluasi.
Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan oleh DPRD melalui Badan Anggaran bersama Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengapresiasi proses pembahasan yang telah dilakukan bersama jajaran legislatif. Ia berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar sehingga APBD 2027 segera memperoleh penetapan.
“Semoga apa yang kami bahas pada hari ini dapat segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilanjutkan evaluasi gubernur, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” harapnya.
Aminuddin menambahkan, pembahasan APBD 2027 telah mengacu pada regulasi nasional serta menyesuaikan surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Berbagai masukan dan rekomendasi DPRD, lanjutnya, juga telah ditindaklanjuti melalui serangkaian rapat koordinasi.
Dengan persetujuan di tingkat DPRD tersebut, proses penyusunan APBD Kota Probolinggo 2027 kini berlanjut ke tahap evaluasi pemerintah provinsi sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar