SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, secara resmi membuka Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Partnership Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA) 2024. Acara yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya pada Rabu (4/12) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berfokus pada isu penghapusan pekerja anak di sektor pertanian.
Dalam sambutannya, Adhy menegaskan pentingnya acara ini dalam menganalisis dan merekomendasikan kebijakan untuk menghapus pekerja anak, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia. “Kita bertemu di sini untuk fokus pada persoalan yang menjadi bagian penting dari Jawa Timur. Saya atas nama Pemprov Jatim mengapresiasi dan berterima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini di Jawa Timur. Ini penting untuk mengevaluasi pekerja anak, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, per Agustus 2024, Indonesia memiliki Penduduk Usia Kerja (PUK) sebanyak 215,37 juta orang, dengan 70,63 persen merupakan Angkatan Kerja. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat jumlah pekerja tertinggi, yakni 28,18 persen.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun di Indonesia pada 2023 mencapai 2,39 persen, sementara di Jawa Timur lebih rendah, yakni 1,56 persen. Angka ini menjadi dasar penting bagi seminar PAACLA 2024 untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Adhy mengungkapkan bahwa pekerja anak sering kali menjadi tulang punggung keluarga, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari siklus pekerjaan. “Mereka berhak atas pendidikan dan kesempatan untuk tumbuh kembang yang berkualitas. Maka saya harap acara ini menghasilkan program yang bisa mengurangi pekerja anak dan mengkompensasi keluarga mereka,” terangnya.
Adhy juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan berbagai dukungan pendidikan melalui Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). “Kami memberikan subsidi pendidikan untuk SMA, SMK, SLB, bahkan guru PAUD mendapatkan tunjangan. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi anak-anak Jawa Timur untuk tidak bersekolah,” jelasnya.
Namun, Adhy menyadari bahwa tantangan besar masih ada, terutama di sektor usaha kecil menengah (UMKM). “Kita perlu menyadarkan masyarakat dunia usaha. Ini adalah investasi sosial kita untuk memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyoroti pentingnya prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights dalam mengatasi isu pekerja anak. “Ada tiga pilar utama yang harus dipatuhi oleh dunia usaha. Pilar pertama adalah kewajiban negara melindungi HAM melalui regulasi. Kedua, korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM pekerja. Ketiga, negara dan korporasi harus memiliki mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM,” jelasnya.
Mugiyanto menekankan bahwa seminar ini harus menghasilkan kebijakan yang lebih terpadu untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM dalam operasional bisnis, termasuk fenomena pekerja anak. “Kita harap acara ini berdampak nyata dalam menciptakan kebijakan yang mampu menekan angka pekerja anak secara signifikan,” tandasnya.
Seminar Nasional dan Rapat Tahunan PAACLA 2024 yang berlangsung hingga 5 Desember 2024 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk penghapusan pekerja anak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, persoalan ini diharapkan dapat diatasi secara berkelanjutan.
Pj. Gubernur Adhy menutup sambutannya dengan optimisme bahwa upaya bersama ini akan membawa perubahan positif. “Mari kita wujudkan generasi masa depan yang berpendidikan dan berdaya saing. Dengan begitu, Indonesia dapat mencapai cita-cita besar menjadi negara maju di tahun 2045,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
