Bupati Bangkalan Hadiri FGD DPD RI

- Redaksi

Senin, 23 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti acara Focus Group Discussion. [Foto : Kmf]

Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti acara Focus Group Discussion. [Foto : Kmf]

BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (23/11/2020).

FGD tersebut juga dikuti oleh Wakil Gubernur Jawa Timur beserta 6 Kepala Daerah wilayah penyangga pembangunan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 Jawa Timur.

Diskusi yang dilaksanakan di Aula Hayam Wuruk Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut membahas peran DPD RI dan implementasi Percepatan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019.

Baca Juga  AJIB Bangkalan Gelar Rakor dan Silahturahmi

Dalam kesempatan itu Bupati Ra Latif menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan Kabupaten Bangkalan dalam mengimplementasikan percepatan Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Salah satunya yakni perlunya atensi pemerintah pusat terkait beberapa kendala yang dihadapi Kabupaten Bangkalan, terutama pada biaya pembebasan lahan untuk pembangunan beberapa infrastruktur yang tidak ditangani sendiri oleh daerah.

Baca Juga  Pers Gathering di Sampang Menyisakan Permasalahan, LMS Protes Diskominfo Diskriminatif Penayangan Kegiatan

“Ini perlu disadari bersama bahwa peran semua pihak, baik pemerintah daerah terutama Pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan Perpres tersebut,” ujarnya.

Sementara Ketua DPD RI LaNyalla mengatakan, salah satu tupoksi DPD RI adalah melakukan evaluasi dan monitoring atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah. Untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga  Akademi Farmasi Yannas Husada Bangkalan Gelar Wisuda, Program Studi D3 Farmasi

“Seperti kita ketahui, Perpres 80 Tahun 2019 ini karena menyangkut beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, tentu akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah berlaku di masing-masing Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

Karena itu terdapat peran DPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” terangnya.

(Rs/Kmf)

Berita Terkait

DPU CKPP Banyuwangi : Targetkan Rampung Tahun ini Pembangunan Jembatan Karangdoro Terus Dikebut
Calon Bupati Sidoarjo H Subandi Hadiri Doa Bersama di Desa Plumbungan
Pj Gubernur Jatim Adhy Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Blitar Terdampak Kemarau
Pj Gubernur Adhy Salurkan Bansos dan Alat Bantu Disabilitas di Blitar
Jelang Hari Jadi ke-79 Jawa Timur, Pj Gubernur Adhy Karyono Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno
Geber Sidoarjo, 15 Ribu ASN Serentak Kerja Bakti Bersihkan Kota
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Buka Orientasi PPPK Angkatan 101-110
Cabup Nomor 1 Subandi, Merajut Silaturahmi dengan Kiai-Kiai Kampung di Sidoarjo
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 09:25 WIB

DPU CKPP Banyuwangi : Targetkan Rampung Tahun ini Pembangunan Jembatan Karangdoro Terus Dikebut

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 08:10 WIB

Calon Bupati Sidoarjo H Subandi Hadiri Doa Bersama di Desa Plumbungan

Jumat, 4 Oktober 2024 - 16:04 WIB

Pj Gubernur Jatim Adhy Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Blitar Terdampak Kemarau

Jumat, 4 Oktober 2024 - 15:13 WIB

Pj Gubernur Adhy Salurkan Bansos dan Alat Bantu Disabilitas di Blitar

Jumat, 4 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Jelang Hari Jadi ke-79 Jawa Timur, Pj Gubernur Adhy Karyono Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno

Berita Terbaru

Kepala BRI Unit Pucuk, Mochamad Afnan Zainuri, saat menyerahkan bantuan program Klasterkuhidupku

Ekonomi

BRI Dorong UMKM Lamongan Maju Lewat Klasterkuhidupku

Sabtu, 5 Okt 2024 - 10:51 WIB