LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wakil Bupati Abdul Rouf dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, menandatangani komitmen anti-korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin, 19 Agustus 2024.
Penandatanganan ini dilakukan dalam acara Sosialisasi Anti Korupsi oleh KPK RI untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah yang berstandar good and clean government.
“Untuk menjaga kinerja positif, menghasilkan inovasi yang berdampak, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kerja parlemen, peningkatan kapasitas seluruh stakeholder pembangunan sangat diperlukan. Ini adalah wujud aktualisasi diri dan upaya menyamakan ritme serta langkah untuk memperkokoh status Lamongan sebagai pemerintah daerah dengan manajemen berstandar internasional,” ujar Bupati Yes.
Bupati Yes juga menekankan bahwa langkah konkret dalam pencegahan korupsi dan implementasi nilai-nilai integritas dari penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dapat dilihat dari kepatuhan dalam pelaporan LHKPN.
Pada tahun 2023 dan 2024, laporan LHKPN eksekutif dan legislatif di Lamongan mencapai 100% dan diumumkan lengkap. Selain itu, pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan meningkat menjadi BB, indeks kepuasan masyarakat mencapai 84,98, SAKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan meraih predikat A enam kali berturut-turut, dan opini BPK Pemkab Lamongan WTP (wajar tanpa pengecualian) juga enam kali berturut-turut.
Implementasi indikator-indikator monitoring center for prevention (MCP) dalam manajemen pemerintahan sebagai tolak ukur komitmen dalam pencegahan korupsi juga dinamis. Pada tahun 2022, Lamongan berada di peringkat 7 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, per 16 Agustus, indeks MCP Lamongan berada di peringkat 6 nasional dan tetap di peringkat 1 untuk Provinsi Jawa Timur dengan nilai 58. Survei penilaian integritas (SPI) juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan nilai SPI Kabupaten Lamongan sebesar 80,41 pada tahun 2023, menempatkan Lamongan di peringkat 3 Jawa Timur.
“Capaian ini adalah wujud komitmen kami dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui fasilitasi dan pendampingan dari tim korsupgah KPK-RI, kami terus berupaya melaksanakan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah disusun,” jelas Bupati Yes.
Irawati, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, menyatakan bahwa SPI Kabupaten Lamongan sudah termasuk kategori bagus. Oleh karena itu, perlu ada penguatan untuk menjaga dan menghindari potensi risiko korupsi agar dampak negatif seperti kemiskinan, kerusakan alam, dan biaya ekonomi tinggi tidak terjadi di Lamongan.
“SPI Lamongan sudah bagus, pada tahun 2023 mencapai 80,4 dan tetap terjaga hingga bulan ini. Bulan-bulan berikutnya akan dilakukan survei integritas. MCP mengukur input dan proses, sementara SPI mengukur output dan outcome,” kata Irawati.
Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Abdul Ghofur, menambahkan bahwa lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat menjadi sarana efektif untuk pencegahan korupsi melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
“Dengan adanya kegiatan sosialisasi anti-korupsi dan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi ini, kami berharap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan dapat mengetahui area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta upaya untuk melawan dan mengantisipasi kejahatan korupsi tersebut,” tutupnya.
