SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Menurut Anggota Komisi B DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Rohi mengatakan, bantuan yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sampai saat ini belum terealisasi.
“Ketika saya turun di daerah, sampai saat ini belum ada yang sampai ke masyarakat. Malah mereka bertanya kepada kami kapan bantuan tersebut akan sampai ke masyarakat,” ungkapnya di Surabaya. Senin, (04/5/2020).
Politisisi PDIP ini mengatakan, pihaknya berharap agar bantuan tersebut segera dicairkan mengingat masyarakat sangat membutuhkan.
Gara-gara Covid-19, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang usahanya mati dan aktivitas perekonomian berhenti,” tegasnya.
Daniel Rohi mengatakan bahwa, dalam penyaluran bantuan tersebut, diharapkan Pemprov Jatim melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jatim karena yang mengetahui secara detail kondisi masyarakat di daerah adalah perwakilan rakyat.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Subhan Wahyudiono mengatakan bahwa, sampai saat ini masing-masing kabupaten atau kota di Jatim belum menyerahkan rekening untuk penyaluran bantuan Jarring Pengaman Sosial (JPS) dengan besaran anggaran Rp 450 M.
“Sebenarnya dana tersebut sudah siap akan kami cairkan ke pemkab (Pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota) se Jatim. Namun, sampai sekarang ini mereka belum menyerahkan rekening yang akan ditransfer dari rekening Pemprov,” sambungnya.
Diungkapkan oleh Subhan, untuk besaran daerah yang diterima, besarannya menyesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial setempat.
“Dari data yang ada, Kabupaten Sidoarjo menerima paling banyak yaitu sebesar Rp 39 M. Sedangkan untuk terendah Rp 3 M yaitu kota Madiun,” paparnya.
Salah satu alasan kabupaten Sidoarjo, lanjut Subhan, karena dari data Dinas Sosial, KPM (Kelompok Penerima Manfaat) di kota Udang tersebut terbanyak.
Masing-masing KPM nanti menerima Rp 200 ribu,” terang Subhan. (Try/Ari)
