MADIUN, RadarBangsa.co.id – Pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi Disperta ( Dinas Pertanian dan Perikanan) Kabupaten Madiun mengadakan evaluasi penyaluran pupuk subsidi dan persiapan Input 2024, bertempat di BPP (Balai Pelatihan Pertanian) Kecamatan Madiun, pada Selasa (29/08/2023.
Hadir dalam acara tersebut, 30 orang diantaranya koodinator penyuluh, satu orang petugas RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari 15 Kecamatan dan Account Executive PT Pupuk Indonesia.
Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil dan pendapatan petani serta lingkungan yang berkelanjutan.
Kepala bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Madiun Parna menyampaikan, bahwa penyaluran pupuk subsidi sampai bulan Agustus ini telah mencapai 70% dari alokasi se-Kabupaten Madiun.
Ini termasuk 10 besar penyerapan Kabupaten se-Jawa Timur, untuk itu PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di minta untuk medampingi dan memantau pengaplikasian pupuk subsidi pada pertanaman. “Di Jawa Timur tahun ini belum menerapakan aplikasi T-Pubers (aplikasi yang digunakan untuk menginput data penyaluran pupuk besubsidi) hal ini menjadi kemudahan bagi petani di Kabupaten Madiun untuk melakukan penebusan ” jelasnya.
Parna menambahkan ,terkait persiapan e-alokasi untuk 2024 PPL harus melakukan evaluasi atas NIK (nomer induk KTP) yang tidak valid ,sehingga bisa dijadikan acuan setelah verifikasi sesuai dengan kondisi lapangan.
Dinas terus berupaya mengawasi petani agar serapan pupuk subsidi dapat maksimal ,karena serapan per-tahun akan menjadi dasar pengalokasian jatah ditahun selanjutnya.
Sementara dari Account Executive PT pupuk Indonesia Farhan memaparakan, jumlah stok pupuk bersubsidi secara nasional tersedia sesuai kebutuhan. Dimungkinkan ada potensi pengajuan usulan realokasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsivi jawa timur, karena beberapa Kabupaten penyerapanya belum maksimal, selain banyak NIK yang terdata belum melakukan penebusan sejak bulan januari sampai sekarang. “Namun para petani tetap harus memperhatikan ketersediaan dan aturan regulasi terkait pupuk subsidi, pasalnya sesuai dengan regulasi PERMENTAN NO 10 Tahun 2023 kedepanya terdapat pembatasan pupuk bersubsidi “paparnya.
