JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Partai Beringin Karya (BERKARYA) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Pembekalan Anggota DPRD Partai BERKARYA, akan dilaksanakan pada hari Jumat-Minggu 14-16 Agustus 2020 di Hotel Singgasana Surabaya. Pada rapat harian Rabu 12 Agustus 2020 diputuskannya kegiatan ini.
Dan akan dihadiri oleh seluruh pengurus harian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Majelis Tinggi, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota sebagai peserta.
Peninjau terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Calon Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan diusung Partai Berkarya pada PILKADA 2020.
Khusus anggota DPRD diwajibkan untuk hadir di acara pembekalan ini, bila tidak hadir akan dikenakan sanksi yang berujung PAW (Pergantian Antar Waktu). Sebab masih banyak yang antri dan loyal pada pimpinan partai.
Jadi bagi mereka yang masih berhalusinasi dan belum move on dengan terbitnya SK Kemenkumham RI hasil MUNASLUB beberapa waktu lalu, agar tidak membawa-bawa nama partai untuk kegiatan di luar garis komando Muchdi PR selaku Ketua Umum Partai Berkarya (Beringin Karya). Ini diingatkan karena masih ada kegiatan yang mengatasnamakan partai, baik di pusat dan daerah yang membuat bingung masyarakat.
Contohnya Surat Edaran dan Instruksi berkop Partai Berkarya dan ditandatangani Priyo Budi Santoso yang mengaku Sekretaris Jenderal, padahal SK Kemenkumham RI telah mencabut SK kepengurusannya dan dia tidak punya hak lagi mengatasnamakan posisi itu sejak terbitnya SK Kemenkumham RI baru tertanggal 30 Juli 2020. Ini baru makar dan pidana. Hanya orang halu dan tidak tahu aturan partai yang mau mengikutinya.
“Kami merasa heran karena masih ada juga yang termakan himbauan/instruksi tersebut”, ujar Badaruddin Andi Picunang pada reporter di Jakarta Kamis (13/08/2020).
“Kepemimpinan Partai Berkarya (Beringin Karya) saat ini hanya satu sesuai SK Kemenkumham Nomor: M.AH-17.A.11.01 tahun 2020 tentang Perubahan Susunan DPP Partai Berkarya dimana Muchdi PR sebagai Ketua Umum, Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal dan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) sebagai Ketua Dewan Pembina,” tegas Badaruddin Andi Picunang.
(Fri)
