PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Keterbatasan fasilitas tambatan perahu dan dermaga masih menjadi persoalan yang dihadapi nelayan Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Saat air laut surut, nelayan kesulitan menurunkan maupun mengangkut hasil tangkapan. Bahkan, hasil tangkapan lebih dari dua ton kerap dibawa ke Kota Probolinggo karena proses pengangkutannya dinilai lebih mudah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pemantauan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Tim Terpadu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (13/11/2026).
Kunjungan yang dipimpin Inspektur Jenderal KKP RI Ade Tajudin Sutiawarman itu sekaligus mengevaluasi perkembangan pembangunan fasilitas KNMP yang ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026.
Ade Tajudin menilai progres pembangunan di Desa Randuputih berjalan baik. Ia meminta kualitas pekerjaan dan perkembangan tersebut dipertahankan hingga seluruh fasilitas selesai sesuai jadwal.
“Alhamdulillah, setelah kami melakukan pemantauan, progres pembangunannya bagus dan hasil pekerjaannya juga bagus. Kami berharap kondisi ini terus dipertahankan sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai target pada pertengahan Desember,” ujarnya.
KNMP Desa Randuputih masuk kategori penyangga dengan fasilitas yang lebih sederhana dibandingkan kategori hub. Infrastruktur yang dibangun meliputi cold storage, rumah publik, bangunan kebutuhan perbekalan, bangunan genset, serta tambatan perahu.
Dalam pemantauan tersebut, Ade juga mengungkapkan adanya dinamika selama proses pembangunan. Lokasi yang digunakan untuk pembangunan sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk menjemur ikan.
Namun, persoalan itu telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan warga setempat.
“Kami mengapresiasi warga Desa Randuputih yang telah mendukung penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dan kerja sama. Memang ada dinamika di lapangan yang harus diselesaikan melalui komunikasi terlebih dahulu, karena lokasi ini sebelumnya digunakan masyarakat untuk menjemur ikan. Namun, berkat bantuan masyarakat Desa Randuputih, persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan,” terangnya.
Ade menyebut pembangunan KNMP merupakan program yang mendapat perhatian Presiden RI Prabowo Subianto. Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat menunjang produktivitas perikanan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat nelayan.
“Melalui pembangunan infrastruktur seperti ini, diharapkan kehidupan masyarakat nelayan bisa semakin baik dan hasil tangkapan ikan juga meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Achmad Aruman menegaskan, pembangunan KNMP harus berkelanjutan dan terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan perikanan terpadu.
Menurutnya, kawasan KNMP berada di eks Jalan Lingkar Utara yang selama ini tidak terpakai dan telah ditetapkan sebagai kawasan perikanan terpadu.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga merencanakan pembangunan gapura sebagai penanda kawasan di sebelah timur J’Bing serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).
“Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa saling mendukung dengan pembangunan pemerintah pusat, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi wujud sinergi agar pengembangan kawasan perikanan terpadu bisa berjalan bersama,” ungkap Aruman.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian bangunan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata nelayan, terutama akses tambatan perahu dan dermaga.
“Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi adalah keterbatasan fasilitas tambatan perahu dan dermaga, terutama ketika air laut surut,” terangnya.
Aruman menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada proses penanganan hasil tangkapan. Ketika volume ikan mencapai dua ton lebih, nelayan biasanya memilih membawa hasil tangkapan ke Kota Probolinggo karena akses pengangkutannya lebih fleksibel.
“Kalau sepanjang dermaganya belum ada atau tambatan perahunya belum tersedia, saat air surut kondisinya sangat menyulitkan. Hasil tangkapan dua ton ke atas biasanya dibawa ke Kota Probolinggo karena lebih fleksibel dan lebih mudah untuk mengangkutnya. Kalau dari sini harus dipikul terlebih dahulu,” tegasnya.
Karena itu, Aruman berharap pengembangan KNMP dapat terus dilanjutkan dengan memperhatikan kebutuhan operasional nelayan. Ia juga meminta pengawasan pembangunan berjalan optimal, termasuk melibatkan Agrinas agar pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pelaksana pembangunan, dan masyarakat dinilai penting agar fasilitas KNMP benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.
Dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2026, pembangunan KNMP Randuputih diharapkan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi mampu menjawab kendala aktivitas perikanan dan mendukung produktivitas nelayan Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin


















Komentar