PACITAN, RadarBangsa.co.id – Kabar berita yang beredar di beberapa media online yang menyebutkan jika Kader PDI-P dan Projo mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan nomor urut 1 (satu), Bahkan berjanji dan siap mempertemukan Paslon tersebut dengan Presiden RI Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris DPC PDI-P Pacitan Heru Setyanto mengatakan, bila “Projo” itu adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan Jokowi saat akan mencalonkan diri sebagai Presiden RI.
Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.
“Jadi kalau ada yang bilang Projo itu kader PDI-P, saya tegaskan, Projo itu bukan Kader dan bentukan resmi dari PDI-P, Projo adalah relawan pendukung dari Ir Joko Widodo saat mencalonkan sebagai Presiden, terlepas di dalamnya ada kader PDIP itu di luar tangungjawab Partai, jadi masyarakat harus mengetahui dan digaris bawahi jika Projo tidak ada sangkut pautnya dengan PDIP, “jelas pria yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan nomor urut 2 kepada pewarta, Selasa (17/11/2020) malam.
Lebih lanjut Heru Mengatakan, Jika untuk mempertemukan dengan Presiden Jokowi itu hal lumrah, karena Jokowi adalah Pemimpin Negri ini dan Presiden bertangung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia, siapa pun warga masyarakat itu berhak dan di perbolehkan bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Karena Presiden adalah milik seluruh warga masyarakat Indonesia.
“Bagi saya hal itu biasa, seseorang atau seluruh warga negara Indonesia yang akan bertemu pemimpinnya, Karena Kepala negara merupakan milik rakyat, Namun perlu digaris bawahi bahwa Jokowi merupakan Kader dari PDIP dan bagian dari Partai yang memiliki garis komando dengan dari PDI-P,”ujar pria yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Pacitan tersebut.
Pria asal Ngadirojo Pacitan tersebut mengatakan, Sesuai Intruksi Partai semua kader PDI-P diwajibkan dari mulai tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah untuk taat kepada aturan Partai yang ada yaitu mendukung dan membesarkan Partai, jika ada kader yang membelot dari partai PDIP maka yang bersangkutan harus menerima Konsekwesinya.
“Aturan dan Intruksi dari Ketua umum PDIP bagi seluruh kader wajib membesarkan, mendukung dan mengawal kebijakan Pemerintah yang Pro Rakyat, Namun bagi kader PDIP yang tidak tunduk dan taat kepada aturan partai serta membelot, maka kader tersebut akan menerima sanksi yaitu di pecat secara tidak hormat dari PDIP, ini sudah menjadi aturan yang ada dan berlaku bagi seluruh kader. “tambah Heru.
“Apa lagi di Pilkada Pacitan PDIP mengusung Calon Bupati sendiri yaitu nomor urut 2, Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori yang berkoalisi dengan PKB, Jadi kalau ada kader yang tidak mendukung apa keputusan partai maka dia dinyatakan membelot dan siap menerima keputusan dari Partai. “imbuhnya.
Heru menyampaikan sekali lagi, jika Ir, Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, dan siapapun warga negara Indonesia boleh dan sah-sah saja jika ingin bertemu dengan Beliau, Namun secara garis Partai Jokowi adalah Kader PDIP.
Selain itu, bahwasannya PDI-P merekrut para Kader diseluruh Indonesia sesuai aturan Partai, bahkan setiap kader melaksanakan serta di bekali pendidikan kader politik, sehingga semua harus patuh dan taat dengan peraturan yang berlaku di PDIP.
“Jadi PDI-P dalam merekrut Kader itu sesuai prosedur Partai, Dan jika seseorang memang benar-benar sebagai Kader PDIP dia akan taat kepada aturan, Namun jika seorang Kader tersebut tidak mengerti aturan Partai dan hanya ingin berlindung di bawah kebesaran PDI-P berarti Kader itu hanya abal-abal saja. “tukasnya.
(Yuan)