SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Komitmen tersebut disampaikan Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (9/3) malam.
Khofifah mengungkapkan, bahwa bersama seluruh Bupati/Wali Kota di Jawa Timur, pihaknya siap menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemberdayaan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Intinya kami bersama seluruh Bupati/Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Hari ini kami mengundang Mensos RI dan Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini,” ujar Khofifah.
Sekolah Rakyat, menurut Khofifah, akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara layak. Diharapkan, dengan pendidikan yang memadai, anak-anak tersebut dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan.
“Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, ini juga akan meningkatkan kualitas SDM di Jawa Timur, yang pada gilirannya akan menjadi generasi emas Indonesia pada tahun 2045,” kata Khofifah dengan penuh semangat.
Khofifah juga meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Jatim untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam membangun Sekolah Rakyat di masing-masing wilayah. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah lahan atau lokasi untuk mendirikan sekolah. “Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school atau sekolah asrama dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Untuk itu, lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Kami juga membuka kemungkinan untuk merevitalisasi aset yang ada, baik milik Pemda, BUMN, maupun Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kesiapan daerah untuk segera menindaklanjuti persiapan pembangunan Sekolah Rakyat ini. “Mohon segera melakukan rapat koordinasi tingkat implementatif, khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial di tingkat provinsi, agar segera menindaklanjuti skema lanjutan untuk Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Selain Sekolah Rakyat, dalam rapat koordinasi ini juga dibahas mengenai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial serta berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Sangat penting untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan dengan baik di Jawa Timur, termasuk di tingkat kabupaten/kota. Kami berharap pemutakhiran data dapat dilakukan secara optimal, agar dapat mendukung kelancaran program bantuan sosial dan pembangunan lainnya,” jelas Khofifah.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang hadir dalam rakor tersebut, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 sekolah. “Tahun ini akan dimulai dengan 100 sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA, yang mengusung konsep boarding school. Saat ini sudah tersedia 40 Sekolah Rakyat, yang memanfaatkan aset Kemensos, Pemda, Perguruan Tinggi, dan pemerintah lainnya,” ungkap Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan bahwa dalam program peningkatan kesejahteraan sosial, Kemensos akan memprioritaskan masyarakat dari desil 1 hingga desil 3, yang mencakup masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan. “Target kami adalah desil 1, yang merupakan masyarakat miskin ekstrem, desil 2 untuk yang miskin, dan desil 3 untuk yang rentan,” kata Gus Ipul.
Muhammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, juga menyampaikan bahwa program ini akan mengutamakan pendidikan formal dan pendidikan karakter. “Pendidikan adalah kunci untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat berbentuk asrama karena kami ingin memfokuskan pada kompetensi dan karakter anak-anak,” ungkap Nuh.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jatim, Sekolah Rakyat dipastikan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dan membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
