Jokowi For Sekjen PBB, WHY NOT?

- Redaksi

Sabtu, 26 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dhimam Abror Djuraid

Dhimam Abror Djuraid

Dhimam Abror Djuraid

Jokowi for Sekjen PBB. Meme itu bertebaran di medosos beberapa hari belakangan ini setelah Presiden Joko Widodo memberikan pidato di Sidang Umum PBB Rabu pagi WIB (23/9).

Namanya juga meme, banyak yang lucu banyak juga yang nyinyir. Ada yang menyebut Jokowi pantas jadi sekjen PBB alias Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Meme lainnya menampilkan foto Yusril yang memegang jidat dan ditambah caption, “Kalau mau jadi Sekjen PBB kenapa Jokowi gak ngomong dulu ke saya”.

Ada yang memelesetkan PBB sebagai “pajak bumi dan bangunan” sambil menggambarkan Jokowi sebagai debt collector, jurutagih pajak.

Ada yang menyebut PBB sebagai “pelatihan baris berbaris” dan Jokowi pantas jadi komandan barisan. Lebih sadis lagi ada yang menyebut PBB sebagai “persatuan babu-babu”, persatuan pembantu rumah tangga.

Rabu (23/9) pagi WIB Jokowi memberi pidato dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk rekaman (pre-recorded speech) karena pertemuan tahunan PBB kali ini dilakukan secara virtual.

Pidato Jokowi, seperti biasanya, santai, datar, dan dengan speed maksimum 20 kilometer perjam. Sesekali pakai istilah Bahasa Inggris yang sudah dilatihkan dengan cermat. Hasilnya lumayan.

Dalam lima tahun pertama masa jabatannya, Jokowi tidak pernah sekalipun datang ke markas PBB di New York untuk mengikuti acara rutin Sidang Umum, General Assembly, yang dihadiri para kepala negara dunia.

Jokowi selalu menyerahkan tugas ini kepada Wapres Jusuf Kalla yang memang lebih pede dan fasih dalam Bahasa Inggris logat Melayu ala Singlish, Singaporean English.

Pengamat internasional Ben Bland dari Australia mengatakan bahwa Jokowi memang tidak mempunyai ketertarikan terhadap masalah geopolitik internasional, kecuali jika ada hubungannya dengan investasi.

Menurut Bland, latar belakang Jokowi sebagai saudagar mebel dan walikota Solo membuat wawasannya mengenai masalah internasional terbatas.

Dalam “Joko Widodo; Man of Contradictions” (2020) Bland menyebut bahwa Jokowi sulit memahami masalah Laut China Selatan sampai seorang penasihatnya memberi contoh sederhana dan mengaitkannya dengan penjualan mebel.

“Kalau jalur internasional tidak aman, maka biaya ekspor mebel akan naik dan permintaan akan turun”. Jokowi baru mudeng.

Tahun ini Jokowi mulai berani goes international. Ia menyampaikan enam poin dalam pidatonya di PBB, soal perdamaian internasional, penanganan Covid 19, pentingnya penemuan vaksin anti-Covid, pemerataan ekokomi, respons terhadap persoalan global, dan masalah Palestina.

Pendukung dan cheer leaders Jokowi langsung beraksi seperti biasanya. Tagar “Jokowi for Sekjen PBB” dimunculkan. Para haters langsung riuh-redah merundung Jokowi.

Salah satu yang menjadi olok-olok adalah kemampuan Bahasa Inggris Jokowi. Tapi, hal itu sudah diatasi dengan Instruksi Presiden agar pejabat Indonesia memakai Bahasa Indonesia di forum internasional.

Saat pidato di PBB kemarun beberapa istilah Inggris diucapkan Jokowi dengan lumayan, misalnya “No One is Safe until Everyone is” ketika menyebut soal penanganan Covid 19. “No Country Should be Left Behind” ketika menyebut soal kerjasama internasional, dan “Vaccine is the Game Changer” saat bicara riset vaksin anti-Covid yang dilakukan di Indonesia.

Cak Nun, Emha Ainun Nadjib, yang suka mengolok-olok Bahasa Inggris Jokowi mungkin tetap tertawa.

Jokowi for Sekjen PBB, Why Not. Bukan hil yang mustahal. Mungkin Cak Nun tertawa lebih ngakak lagi.

PBB adalah organisasi bentukan Amerika dan sekutu-sekutunya pemenang Perang Dunia II. Karena itu PBB disebut-sebut sebagai boneka Amerika.

Bersama Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, Amerika adalah anggota tetap Dewan Keamanan (DK) yang punya hak veto.

Selain lima anggota tetap, DK punya 10 anggota tidak tetap yang digilir setiap dua tahun dari semua anggota. Tahun ini Indonesia dapat giliran jadi anggota tidak tetap.

PBB dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih secara bergilir. Sejak berdiri pada 1945 hanya Gladwyn Jlebb Sekjen yang mak jleb langsung dari Inggris.

Selebihnya sekjen digilir dari negara kecil Eropa dan negara-negara Asia dan Afrika. Kurt Wadhleim dari Austria, U Thant dari Burma, Boutros-Boutros Galak (baca Gali) dari Mesir, Javier Peres de Cuellar, Peru, Kofi Annan dari Ghana.

Sekjen sekarang adalah Antonio Guitteres dari Portugal yang baru menggantikan Sekjen asal Korea Ban-Ki-Moon yang mirip nama Betawi.

Sudah banyak muncul seruan dari tokoh-tokoh dunia agar PBB direformasi khususnya DK yang sudah tidak mencerminikan konstelasi geopolitik mutakhir.

Prof. Kishore Mahbubani diplomat senior Singapura dan ekonom senior Amerika Serikat, Jeffry D. Sachs mengusulkan agar anggota DK ditambah dengan negara-negara dari G-20 berdasarkan jumlah penduduk di atas 100 juta, potensi kekuatan ekonomi, dan representasi geografis.

Berdasarkan tiga pertimbangan itu Mahbubani dan Sachs mengusulkan Indonesia, India, dan Brazil sebagai anggota tetap DK.

Dua tokoh itu mengusulkan bentuk baru pemerintahan global, global governance, yang lebih adil dan seimbang. Semacam khilafah global dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanggung jawab politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Para pendukung khilafah harus segera melakukan reorientasi terhadap perkembangan ini. Bila perlu segera merapat ke Jokowi, karena kans Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB pasca-lengser 2024 cukup terbuka.

Antum-antum para haters Jokowi harus siap-siap supaya tidak pingsan.

(*)

Berita Terkait

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan
Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa
Pelanggaran Masif & Berlanjut
ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi
Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada
Jejak Kironggo Seorang Tokoh Adat dan Prajurit Ulung Legendaris Sejarah Bondowoso
Menjelang Pilkada 2024 : Strategi Pemain Lama dan Baru dalam Politik
Menilik Unsur Pidana Ketua KPU yang Dipecat Menurut UU TPKS, ‘Kau yang Berjanji, Kau yang Mengingkari’
Tag :

Berita Terkait

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:55 WIB

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan

Minggu, 6 Oktober 2024 - 08:05 WIB

Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa

Minggu, 22 September 2024 - 22:22 WIB

Pelanggaran Masif & Berlanjut

Jumat, 20 September 2024 - 07:32 WIB

ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi

Rabu, 18 September 2024 - 07:21 WIB

Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB