KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Kegiatan sosialisasi produk hukum yang diikuti oleh seluruh Kepala MI (Madrasah Ibtidaiyah) se Kota Kediri, menjadi ajang curhat atas banyaknya masalah yang menimpa para tenaga pendidik di lingkup Kementerian Agama ini.
Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula MI Al Falah, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tersebut di antaranya, Anggota DPRD Kota Kediri, Choirudin Mustofa, S.Pd.I bersama Anggota Komisi VIII DPR-RI, H. Nurhadi, S.Pd, Ketua FKUB Kota Kediri, Drs. H. Musta’in, Ketua FKUB Kabupaten Kediri, Rifa’i.
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kota Kediri, Choirudin Mustofa, S.Pd.I mengatakan, sebagai wakil rakyat yang berangkat dari profesinya juga seorang guru dan Kepala MI, beliau ingin memperjuangkan nasib para tenaga pendidik yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Alhamdulillah dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak H. Nurhadi, S.Pd, Anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem Dapil VI. Padahal beliau kemarin ada agenda sidang di Jakarta sampai malam, namun demi Bapak Ibu semuanya, tetap disempatkan untuk hadir disini,” kata Mas Tofa, panggilan akrab Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Kediri ini.
Sementara itu, dalam sesi dialog, mayoritas para Kepala MI menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya terkait TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) yang sejak tahun 2018 kemarin hingga sekarang belum diberikan.
Mendengar keluhan tersebut, H. Nurhadi, S.Pd menngatakan, dirinya kemarin sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya guru non PNS terkait TPP yang terhutang oleh Kementerian Agama pada tahun 2018 dan 2019.
“Kemarin saya membawa data dan sudah saya serahkan kepada Kementeri Agama, untuk sample aja Kota Kediri Rp. 2 M. Bahkan tadi kita dengar langsung dari teman-teman Kabupaten Kediri totalnya malah Rp. 56 M. Sebuah angka yang cukup lumayan besar,” tuturnya.
Menurut Anggota DPR-RI dari Fraksi NasDem yang dikenal dengan jargon Semar Mbangun Kahyangan ini, selama ini Kementerian Agama kurang bijaksana dalam mengelola anggaran.
“Mereka merasa lebih mementingkan program-program prestisius, yang mungkin dianggap presiden bagus dengan proyek-proyek fisik. Tetapi mereka melupakan sebuah kewajiban, khususnya tentang hak dari para saudara-saudara kita guru non PNS di seluruh Nusantara yang berharap TPPnya selama dua tahun belum dibayar tersebut segera cairkan,” tegasnya.
Seusai menanggapi keluhan dari para Kepala MI, Anggota DPR-RI yang juga Pendiri Yayasan Panji Peduli ini dikonfirmasi mengatakan, rapat bersama Kementerian Agama kemarin berbeda dengan kemeterian lainnya, bahkan berjalan sampai dua hari, karena banyaknya permasalahan yang dibicarakan, di antaranya membahas evalasi terkait APBN 2019, evaluasi dan laporan dari Kementerian Agama terkait perjalanan APBN 2020.
“Sekaligus kita juga mendengarkan penjelasan dan pengajuan dari Kementerian Agama terkait pagu indikatif untuk RAPBN tahun 2021. Dan seluruh Fraksi NasDem DPR-RI sepakat untuk tidak mau membahas RAPBN tahun anggaran 2021, kalau TPP para guru di madrasah belum dibayarkan,” tuturnya.
Nurhadi juga mengaku sangat heran ketika mengetahui bahwa TPP Guru di madrasah belum dibayarkan selama dua tahun. Apalagi alasannya karena anggarannya tidak cukup. Padahal pada tahun anggaran 2019 saja ada SILPA mencapai Rp. 2 triliun lebih.
“Saya menganggap ini adalah suatu cara dari Kementerian Agama yang tidak bijak dalam mengelola anggaran, dan menjadi kendala yang itu tidak terungkap. Saya juga menemukan data bahwa di lingkup Kementerian Agama banyak terjadi rangkap jabatan dari pegawai berbagai eselon, baik itu di Dirjen atau bawahnya, maupun di bidang serta seksi, dan seterusnya,” ungkap Anggota Dewan yang setiap hari selalu blusukan ke seluruh pelosok desa.
Nurhadi berharap kepada para guru non PNS untuk berani bersuara kalau ada suatu kebijakan yang dianggap tidak adil, harus berani berani bersuara. Beliau mengaku mendengarnya baru-baru ini, andaikan mendengarnya sejak dilantik kemarin, pasti ya sudah disuarakan dari kemarin-kemarin.
“Saya sebagai wakil dari Dapil Jatim VI ini berharap, Kediri menjadi pelopor atau pilot projek, bagaimana Kemenag-kemenag yang ada di Dapil Jatim VI ini mengelola kebijakan anggaran sebaik-baiknya dan mengutamakan hak dari guru-guru non PNS yang sudah menunggu bertahun-tahun agar yang sudah menjadi haknya itu terareleasisasi,” harapnya.
Sementara itu, melihat para guru di Kota Kediri mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Choirudin Mustofa, S.Pd.I dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, H. Nurhadi, S.Pd, beberapa guru di Kabupaten Kediri yang ikut hadir, akhirnya meminta agar dilakukakan pertemuan supaya bisa menyampaikan keluhannya.
Permintaan itu pun juga disanggupi oleh Nurhadi. Bahkan beliau mengaku sangat senang bisa membantu permasalahan para guru non PNS yang sudah dengan tulus ikhlas mengabdikan diri untuk mendidik generasi bangsa.
(Bub)
