Ketua Komisi D DPRD, SDA Tak Punya Konsep Penanganan Banjir Lamongan

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Akibat luapan sungai Bengawan Jero kali ini merendam pemukiman dan jalur poros antar desa sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kondisi perekonomian masyarakat pada saat ini macet karena keterbatasan akses transportasi untuk melewati banjir.

Hal inilah yang memicu para mahasiswa yang tergabung dalam Lamongan Melawan untuk menggelar aksi ke Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Lamongan, yang sebelumnya dua gedung rajyat tersebut didemo soal banjir yang sampai hari ini mengepung 19 warga desa di 6 kecamatan di Lamongan.

DPRD dinilai sebagai lembaga yang turut bertanggungjawab atas terjadinya banjir di wilayah Bengawan Jero ini. Selain itu, “Pemerintah Lamongan tidak mempunyai Master Plan, sehingga sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir yang sampai hari ini dirasakan masyarakat petani,” ungkap dalam orasinya M. Fahmi Muzakki Koordinator Aksi. Senin, (18/01/2021).

Para peserta aksi bergantian orasi, dengan menyuarakan ketidakseriusan wakil rakyat dan eksekutif yang dinilai gagal dalam mengelolah pemerintahan di Lamongan. Selain dari pada itu juga minta Ketua DPRD, Abdul Ghofur untuk menemui dan menolak tiga orang perwakilan anggota DPRD, Ketua Komisi C, Muhammad Burhanuddin, Ketua Komisi D, Abdul Somad dan Imam Fadeli dari Gerindra.

Pendemo menyayangkan eksekutif dan legislatif yang menyalahkan curah hujan dan eceng gondok sebagai penyebab banjir di Lamongan. Banjir yang setiap tahun terjadi di Lamongan, karena pemerintah daerah kurang serius mencarikan solusi. “Pak Ketua Dewan, Abdul Ghofur silakan keluar temui kami, kami tidak ingin wakil anda yang menemui kami,” tambahnya.

Peserta aksi kembali meminta bertemu Ketua DPRD, Abdul Ghofur, namun tak terkabulkan dan tetap bertahan di depan pintu gerbang meski hujan deras mengguyur bertahan dengan kondisi basah kuyup dipintu gerbang DPRD, karena tidak mau menerima alasan Ketua Dewan sedang rapat. Aktivis tersebut menuding, Abdul Ghofur sengaja tak mau menemui dan lepas tanggungjawab.

Meski hujan deras mengguyur dan bertahan dengan kondisi basah kuyup dipintu gerbang DPRD akhirnya aparat Kepolisian juga manusia berbaik hati, akhirnya pendemo untuk masuk dan berteduh di teras gedung DPRD Lamongan akhirnya mau menerima perwakilan anggota DPRD, Ketua Komisi C, Burhanuddin.

Menindak lanjuti kegagalan Pemkab. Lamongan dalam menangani banjir maka masyarakat Lamongan menyatakan sikap, Menuntut Pemkab Lamongan untuk menyediakan posko kesehatan, kebutuhan bahan
pokok, transportasi darurat untuk mngangkut masyarakat yang beraktifitas keluar masuk desa bagi korban banjir, serta memperbanyak pompa air untuk mengurangi debit air di daerah yang terdampak banjir.

Selain itu, menuntut Pemerintah untuk memberikan ganti rugi materiel dan formil terhadap kerugian masyarakat yang terdampak banjir. Mengembalikan fungsi waduk untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, dan pengendalian banjir.

Menurutnya, “Pemkab harus membuat dan menjalankan Master Plan penyelesaian banjir dan kekeringan di Kabupaten Lamongan mulai hulu sampai hilir secara partisipatif, adil, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lamongan, melestarikan lingkungan hidup, serta menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan maka dengan tegas kami menuntut Pemkab Lamongan agar segera memenuhi tuntutan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi C, Abdul Somad, Baru beberapa hari ini banjir sudah mulai agak surut karena Sluis Kuro sudah dibuka kemarin pagi, karena memang debit air dengan surut turun.
Ia mengakui penanganan banjir di Bengawan Jero ini terlambat. Ditegaskan oleh Somad, “Saya akui terlambat.

Namun keterlambatan pemerintah hari ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak. Ini harus kita dorong baik legislatif maupun eksekutif untuk membuat Master Plan yang berjangka pendek dan berjangka panjang. Secara geografis memang tidak bisa dihilangkan banjir, tapi bisa dikurangi,” tegasnya.

Kemarin, kita sampaikan juga di balai desa Tiwet kecanatan Kalitengah. SDA waktu itu juga ada. Saya tanya, Master Plannya apa. Ternyata non konsep. Kita akui enggak ada konsep sama sekali. Saya berani ngomong seperti ini, karena rumah saya juga setinggi lutut airnya.

Selain itu, Abdul Somad bahkan secara terang-terangan membuat pernyataan tajam jika pihak dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Lamongan tidak memiliki konsep untuk penanganan banjir. “Sama sekali tidak punya konsep.

Kita konsep bareng-bareng. Bagaimana caranya air bisa langsung kita buang ke Bengawan Solo. Normalisasi Kali-kali sekundar dan primer adalah sebuah keharusan yang bisa yang tidak bisa dielakkan.

Tapi paling tidak hari ini hadir bersama-sama dengan DPRD memberikan support bareng-bareng kepada kabupaten Lamongan dalam hal ini SDA yang secara teknis menangani Untuk mengantisipasi di tahun depan, agar bencana banjir tahun ini tidak terulang kembali,” tandasnya.

Ditambahkan, “Sejatinya pemerintah daerah sudah melakukan tindakan untuk mengatasi banjir di Bengawan Jero, termasuk mendistribusikan bantuan sembako untuk masyarakat korban banjir. “Jadi kita sudah berusaha maksimal. Untuk jangka panjang sudah direncanakan,” tambah Ketua Komisi C, Burhanuddin.

(Ipul)