BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Rapat pembahasan KUA PPAS Banyuwangi tahun 2020, antara Komisi ll bersama SKPD mitra kerja diantaranya, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Bagian perekonomian Setda Pemkab Banyuwangi (14/10) lalu.
Komisi ll DPRD Banyuwangi prihatin dengan turunnya Alokasi Anggaran Pertanian sebagaimana tercatat dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.
“Pagu anggaran untuk pertanian tahun 2020 kok turun draktis hanya 25% jika dibanding dengan anggaran tahun 2019,” ungkap Hj.Mafrochatin Ni’mah saat di konfirmasi awak media(24/10).
Lanjutnya, Pagu anggaran yang disediakan untuk Dinas Pertanian hanya sebesar Rp 18,7 milliar tahun 2020, jika dibandingkan tahun 2019 yang dianggarkan sebesar 78 milliar turunnya sangat draktis, tambahnya.
Menurut Ni’mah, Sektor pertanian sangatlah penting karena untuk untuk mengentas masyarakat pedesaan dari kemiskinan karena 60% lebih penduduk tinggal dipedesaan dan sebagian besar dari mereka adalah petani jadi pendapatan utama dari pertanian.
Ni’mah menambahkan, kebijakan umum anggaran, dari sektor pertanian dan pariwisata masih menjadi sektor utama yang bisa menopang PDRB kabupaten Banyuwangi.
Pertanian dan Pariwisata masih mempunyai potensi besar untuk dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Kami Komisi ll berharap progam pertanian bisa ada penambahan alokasi anggaran di APBD tahun 2020,” harap Ni’mah.
Dilain sisi, Komisi ll juga soroti kenaikan pagu anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA). Alokasi Anggaran untuk penyelenggaraan International Tour De Banyuwangi Ijen (ITDBI) tahun 2020 dinilai terlalu besar.
Penyelenggaraan ITDBI tahun 2020 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 5,9 milliar dibanding tahun 2019 sebesar 4 milliar, jadi ditahun 2020 ada kenaikan sebesar Rp 1,9 milliar.
Kita sangat mendukung penyelenggaraan Tour de Ijen, tapi anggarannya kalau bisa dikurangi dan dialihkan pada progam Kewirausahaan pemuda sehingga bisa mengurangi pengangguran.
Komisi ll juga minta kepada Dispora untuk menghitung ulang kebutuhan ITDBI agar realitis dan proporsional,” ujar Ni’mah.(Hr)
