SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin SH menggelar kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) ke instansi penegak hukum sebanyak 7 titik mulai dari kejaksaan Sidoarjo ,Kapolresta Sidoarjo,Kajati Jatim ,Polairut Jatim ,Kantor Samsat Surabaya ,Polres Tanjuk perak dan kapolrestabes Surabaya,Jum at (25/8)
Dalam kunjugan kerjanya Rahmat Muhajirin SH dari Fraksi Partai Gerindra Dengan tujuan Kunker Dapil ini untuk menyerap aspirasi dan mengetahui upaya yang telah dilakukan institusi Penegak Hukum .
Rahmat Dalam kunjunganya ke Kejari Sidoarjo didampingi para staf dan tenaga ahli DPR RI ,yang diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Roy Revalino SH beserta jajarannya.
Sedangkan kunjungan ke Polresta Sidoarjo, Rahmat Muhajirin diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro beserta Pejabat Utama Polresta Sidoarjo.
Banyak hal yang disampaikan politisi Partai Gerindra ini di depan jajaran pejabat Kejari Sidoarjo maupun di depan Polresta Sidoarjo.
Salah satunya tentang komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang pejabat publik, praktik mafia tanah di wilayah hukum Sidoarjo serta pelayanan publik.
Kepada Kajari Sidoarjo Roy Revalino Herudiansyah SH, MH yang baru menjabat lima hari itu, Rahmat Muhajirin menekankan pentingnya tupoksi kejaksaan dalam penegakan hukum. “Kami minta kewenangan dan fungsi harus dijalankan semua sesuai dengan rel yang ada, jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” katanya.
Lantas Rahmat Muhajirin menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus jadi atensi kejaksaan, seperti penyelenggaraan pemerintahan carut marut baik eksekutif dan legislatif, tidak sesuai aturan.
”Data pertanian LP2B yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk Sidoarjo seluas 17.000 hektare, namun yang terjadi di lapangan sekarang tinggal 6.000 hektare, lantas kemana sisanya 11.000 hektare,Ternyata sudah beralih fungsi,alih fungsi lahan tidak sesuai dengan aturan karena Perda RTRW yang terakhir dibuat tahun 2009 masih berlaku hingga sekarang. Mohon hal ini diusut oleh kejaksaan,” tambah Rahmat Muhajirin .
Selain itu, Rahmat Muhajirin juga menekankan Kejaksaan untuk tetap mengawasi penggunaan dana desa dengan pengawasan.
Hal lain yang juga disampaikan Rahmat Muhajirin adalah soal perlunya pengawasan kinerja eksekutif dan legislatif terutama dalam pengunaan anggaran seperti pokir, narasumber dan banyaknya kunker di DPRD Sidoarjo.
Tak hanya itu, Rahmat Muhajirin juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang masuk ke dirinya terkait soal proyek pembangunan perumahan di Desa Kemangsen Krian, kasus tanah di Desa Kedungsolo yang menimpa ratusan warga korban Lumpur Lapindo, kasus seragam di Pemkab Sidoarjo, masalah konfilk puluhan warga desa Tebel dengan PT Bernofarm, kami minta aparat bertindak profesional dan proporsional dalam membantu rakyat.
“Sesuai dengan Raker bersama pimpinan penegak hukum dengan komisi III beberapa waktu lalu, kita bersama berkomitmen, untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan. Dan ini juga saya harapkan bisa dilakukan di tingkat Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan negeri Sidoarjo,” tutur Rahmat
Lebih lanjut Untuk pencegahan korupsi, Rahmat Muhajirin menyampaikan, bagaimana pentingnya komitmen dalam melakukan pengawasan demi tetciptanya Sidoarjo selalu aman dan kondusif.
Kajari Sidoarjo Roy Revalino menyampaikan ucapan terimah kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke kejaksaan Sidoarjo.”Kami berharap dengan adanya aspirasi ini, dapat menjalin sinergitas yang harmonis antara kejaksaan dan DPR.
Selanjutnya Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro juga menyampaikan apresiasi atas kundapil anggota Komisi III DPR RI H Rahmat Muhajirin dalam menjalin sinergitas tugas. “Kami siap mengimplementasikan setiap kebijakan pimpinan Polri, yang sudah disepakati bersama DPR RI. Termasuk pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik,” tutupnya.
