Lima Tahun Khofifah, Sukses Tuntas Pengangkatan Guru PPPK

- Redaksi

Jumat, 5 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Program Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah memasuki masa akhir pemerintahan periode pertama.

Salah satunya lewat program Jatim Amanah, Pemprov Jatim berkomitmen menuntaskan sisa Guru kategori Prioritas (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
Secara Khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan formasi sebanyak 6.141 pada tahun 2023 untuk menyelesaikan sisa pengangkatan P1 tahun 2023. Dari total 6.141 tersebut, 5.495 orang dijadwalkan akan melaksanakan pemberkasan di awal tahun 2024. Usulan formasi PPPK Guru Jatim Tahun 2023 menjadi yang terbesar, melampaui Jabar (5.155) dan Jateng (1.468).

“Sejak tahun 2021, Pemprov Jatim telah mengangkat 17.044 Guru PPPK, dengan rincian 9.104 pada tahun 2021, 2.445 pada tahun 2022, dan 5.495 pada tahun 2023. Guru kategori prioritas di Jatim telah tuntas diselesaikan,” ungkap Khofifah, Jumat (5/1).

“Pemprov Jatim telah memfasilitasi seluruh peserta yang lolos passing grade, namun masih terdapat peserta yang enggan melamar” tambahnya.

Khofifah menambahkan bahwa “pekerjaan rumah” yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN RB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah TA 2023 di Jatim telah selesai. Ini sejalan dengan semangat kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan guru dan penyelesaian tenaga Non ASN.

“Ikhtiar kami adalah menuntaskan seluruh Guru yang Lolos Passing Grade, semoga ini menjadi jalan amal untuk memberikan kesejahteraan kepada Guru,” harapnya.

Di sisi lain, Khofifah menjelaskan, capaian penerapan Sistem Merit Pemprov Jatim menorehkan kemajuan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari kategori “Baik” menjadi kategori “Sangat baik”. Hal ini, seiring dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, Pemprov Jatim terus meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen dengan menerapkan prinsip meritokrasi.

“Penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras para pejabat serta pegawai yang berperan aktif dalam mengedepankan kompetensi, kinerja dan kualifikasi terbaik,” terangnya.

Labih lanjut disampaikan Khofifah, Pemprov Jatim berhasil meraih 13 kategori penghargaan BKN Award dan 26 kategori penghargaan BKN Award diraih oleh Pemkab/Pemkot di Jatim selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Tahun 2019 Pemprov Jatim meraih peringkat pertama Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Kemudian, di tahun 2020 meraih peringkat kedua Perencanaan Kebutuhan. Serta kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik 2022. Tahun kelima (2023) Pemprov Jatim meraih seluruh kategori penghargaan BKN Award.

“Alhamdulilah, penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi pribadi, melainkan hasil kolaborasi dan dukungan luar biasa dari seluruh ASN Pemprov Jati. dan seluruh stakeholder yang terlibat,” tukasnya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi agen perubahan positif,” terangnya,” imbuhnya.

Selain itu, terang Khofifah, pada tahun 2023, Pemprov Jatim mendapat apresiasi kategori PATUH atas hasil pengukuran tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Apresiasi ini sendiri, diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan dan menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) dan juga menambah intensitas edukasi tentang NKK berupa peningkatan frekuensi pelaksanaan sosialisasi secara berkala.

“Ini menjadi bukti bahwa Pemprov Jatim telah melaksanakan dan mengimplementasi Indeks Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku (NKK) ASN dengan patuh,” tukasnya.

“Beberapa capaian keberhasilan di bidang Manajemen SDM Aparatur ini menjadi bukti dukungan kami untuk implementasi program manajemen SDM yang semakin dinamis untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Jatim,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun
LBH MUKI Jawa Tengah Edukasi Hukum di SMAN 2 Mranggen Demak
Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung
Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo
Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan
Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia
KPU Jatim Gelar Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Sidoarjo
KPU Kabupaten Pasuruan Berangkatkan Logistik Pilkada Serentak 2024

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:12 WIB

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 November 2024 - 10:26 WIB

Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung

Senin, 25 November 2024 - 08:13 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo

Minggu, 24 November 2024 - 15:10 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan

Minggu, 24 November 2024 - 13:05 WIB

Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB