SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/10/2025).
Dalam sambutannya, Khofifah menekankan peran penting peserta PKN sebagai motor penggerak perubahan di institusinya masing-masing. Ia mengajak seluruh lulusan pelatihan untuk menjadi pelopor yang mendukung program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Saya minta seluruh peserta membawa semangat perubahan di instansinya. Mari bersama-sama kita sukseskan program nasional yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama ketahanan pangan, MBG, dan KDKMP,” ujar Khofifah.
Khofifah menilai, ketahanan pangan merupakan fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Jawa Timur, kata dia, berkontribusi signifikan dalam sektor ini. Dengan Luas Tambah Tanam (LTT) mencapai 1,485 juta hektare—tertinggi di Indonesia—produksi gabah Jatim pun menempati peringkat pertama secara nasional, yakni 11,316 juta ton sejak 2020.
Selain padi, Jatim juga menjadi produsen gula terbesar. Produksi gula di provinsi ini menyumbang 51,87 persen nasional dengan lahan tebu seluas 238 ribu hektare. Berdasarkan data PT SGN, target nasional Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi tebu 2025 seluas 100 ribu hektare, dan 70 persennya berada di Jawa Timur.
“Kita optimis tahun 2026, Jawa Timur akan menjadi lokomotif swasembada gula konsumsi nasional,” tegasnya.
Selain pangan, Khofifah juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Saat ini, sudah ada 175 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang beroperasi di Jawa Timur. Koperasi tersebut menyalurkan kebutuhan pokok seperti pangan, pupuk, LPG, dan gula langsung dari produsen ke masyarakat.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi strategi memutus rantai distribusi agar harga lebih adil. Panjenengan semua punya peran memastikan distribusi berjalan langsung dan efisien,” katanya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim telah membentuk satuan tugas di hampir seluruh kabupaten/kota. Dari 38 daerah, sebanyak 35 telah mengeluarkan SK Satgas MBG, sementara tiga daerah lain masih berproses.
Satgas ini, jelasnya, berperan memastikan program MBG berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai standar gizi. “Program ini sangat penting untuk menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan produktif di masa depan,” kata Khofifah.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas SDM birokrasi. Salah satu bentuknya adalah pengembangan Corporate University, hasil kolaborasi BPSDM Jatim dan Universitas Airlangga (Unair).
“Melalui Corporate University, kita menyiapkan ASN yang inovatif, adaptif, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dari sini lahir pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas teknis, tetapi juga peka pada kebutuhan publik,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
