BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi meraih peringkat pertama Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 dalam kategori tata kelola transformasi digital, khususnya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tersebut diberikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” di Auditorium MM FEB UGM, Kamis (5/11/2026).
Capaian Banyuwangi menjadi perhatian karena penilaian GM-DTGI 2026 mencakup 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengukuran dilakukan melalui tujuh pilar dan 50 indikator untuk melihat kesiapan serta pelaksanaan tata kelola transformasi digital di daerah.
Ketujuh pilar tersebut meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik berbasis digital.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Dimana bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ipuk, transformasi digital di Banyuwangi dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital hingga tingkat desa.
Pemerintah daerah, lanjut dia, terus mendorong agar setiap inovasi digital memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya tersebut adalah digitalisasi bantuan sosial melalui aplikasi Portal Perlinsos. Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan atau pilot project digitalisasi bansos untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan transparan.
Uji coba program tersebut telah berlangsung sejak September 2025. Berdasarkan bahan yang disampaikan, program ini selanjutnya akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model “laboratorium hidup” transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Selain Portal Perlinsos, Banyuwangi juga mengembangkan Smart Kampung, sistem pelayanan publik digital terintegrasi yang mencakup layanan administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Ada pula Banyuwangi One ID atau Banyuwangi One/Single Identity. Sistem ini mengintegrasikan akses pelayanan publik sehingga warga cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan.
GM-DTGI sendiri mulai dirintis pada 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024. Indeks tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital pemerintah daerah melalui indikator yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, teknologi, hingga keamanan sistem.
Penghargaan dari FEB UGM ini menjadi pengakuan atas capaian Banyuwangi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital. Tantangan berikutnya adalah memastikan integrasi berbagai layanan tersebut terus memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar