ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (30/3/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari kewajiban tahunan sekaligus bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan berlangsung di auditorium BPK RI Perwakilan Sumut dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Penyerahan LKPD dilakukan bersama sejumlah daerah lain seperti Nias Selatan, Mandailing Natal, Toba, serta Kota Tebing Tinggi dan Binjai. Hadir pula jajaran pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Bupati Asahan menegaskan bahwa penyampaian LKPD tidak semata mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.
“Penyerahan LKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bertanggung jawab,” ujar Taufik.
Ia menambahkan, penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. “Ini bukan hanya soal opini WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Taufik juga menyampaikan apresiasi kepada BPK. “Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah membimbing kami, sehingga LKPD Tahun 2025 dapat disampaikan tepat waktu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan tepat waktu.
“Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
BPK juga telah melakukan pemeriksaan interim terhadap seluruh daerah di Sumatera Utara sebagai bagian dari evaluasi awal. Langkah ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Capaian opini WTP yang selama ini diraih pemerintah daerah diharapkan dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
“Capaian opini WTP diharapkan dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Paula.
Baca Juga:
- Polsek Tikung Kawal Ketat Konser Rock dan Hardcore di Graha Narita Lamongan
- Gubernur NTB Tegaskan Sinergi Jaga Stabilitas Pasca Insiden DPRD
- Gedung DPRD Kota Malang, Siap Dijadikan Safe House Bagi Pasien Covid-19
Penulis : Dicky
Editor : Zainul Arifin
